Home / DPRD Provinsi Kalteng

Jumat, 16 Desember 2022 - 09:05 WIB

Pemda Diminta Perkuat Cadangan Pangan Daerah

Anggota DPRD Kalteng, Ina Prayawati saat memberikan keterangan kepada awak media, di ruang kerjanya di DPRD Kalteng, Jumat (16/12). (Foto : Asro).

Anggota DPRD Kalteng, Ina Prayawati saat memberikan keterangan kepada awak media, di ruang kerjanya di DPRD Kalteng, Jumat (16/12). (Foto : Asro).

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Anggota DPRD Kalteng, Ina Prayawati meminta pemerintah daerah agar memperkuat penyediaan cadangan pangan daerah, dalm rangka menyokong ketahanan nasional.

“Penguatan cadangan pangan terlebih lagi hingga sampai ketingkat pedesaan akan memberikan berbagai dampak positif terhadap berbagai hal. Seperti mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan karena ganggunan produksi pangan akibat bencana alam dan non alam, juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,”ungkap Ina sapaan akrabnya kepada awak media, Jumat (16/12).

Ia menjelaskan, bahwa akselerasi penguatan cadangan pangan ini penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah di Kalteng ini.

“Kami juga akan mendukung hal itu agar dapat berjalan. Salah satunya dengan merumuskan sebuah raperda yang memudahkan kelompok tani dalam menyediakan cadangan pangan dan pertanian,”ujarnya.

Dengan adanya perumusan aturan tersebut lanjut dia, maka diharapkan kedepan mampu memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat petani yang ada di wilayah Kalteng ini. (asro)

Share :

Baca Juga

DPRD Provinsi Kalteng

UMKM Daerah Perlu Didukung Permodalan

DPRD Provinsi Kalteng

Rencana Pembangunan Asrama Mahasiswa Seruyan Ditindaklanjuti

DPRD Provinsi Kalteng

Pelajari Pengembangan Produk Khas Daerah, Komisi II Kunker ke Bali

DPRD Provinsi Kalteng

Dewan Harapkan Adanya Akurasi Data Penerima Bansos

DPRD Provinsi Kalteng

Dewan Sorot Kesenjangan Pembangunan Daerah Polosok

DPRD Provinsi Kalteng

PBS Diminta Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

DPRD Provinsi Kalteng

Pembangunan Rumah Sakit Tipe A Perlu Pertimbangan Khusus

DPRD Provinsi Kalteng

Permendikbud Nomor 6 Perlu Ditinjau Ulang