SAMPIT,KaltengEkspres.com – Anggota DPRD Kotim Juliansyah menilai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah saat ini belum merata di semua wilayah Kotim.
Menurutnya dari hasil reses yang dilaksanakan bersama anggota lain dari dapil V , pihaknya banyak menerima aspirasi masyarakat terkait dengan keinginan mereka,terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang saat ini masih minim.
Saat ini lanjut dia, tidak saja masalah jalan penghubung yang menjadi keluhan masyarakat,namun juga gedung sekolah yang kondisinya cukup memprihatinkan,seperti SD 1 Sari Harapan,dimana ruang kelasnya terkesan sudah tidak layak pakai.
“Dari kegiatan reses yang kami laksanakan,kami melihat langsung kondisi atau kesulitan yang mereka alami,karenanya kami meminta agar hal ini menjadi perhatian serius dari pemerintah kabupaten”ujarnya, Rabu (9/11).
Selain sarana pendidikan,fasilitas kesehatan juga dirasa masih sangat kurang,lantaran masih ada beberapa desa yang kekurangan tenaga kesehatan,ruangan serta alat penunjang kesehatan lainnya, dan selanjutnya yang paling banyak dikeluhkan masyarakat diwilayah utara ini adalah kondisi jalan penghubung antar desa ke desa dan antar desa ke kecamatan yang saat ini kondisinya rusak parah.
“Kami berharap aspirasi masyarakat yang kami sampaikan ini jadi perhatian dan mendapat prioritas dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui unit satuan kerjanya”harapnya.
“Pembangunan harus dilakukan secara merata diseluruh wilayah kotim,jangan hanya terfokus pada beberapa wilayah saja,terutama wilayah perkotaan” tegasnya.
Ia meminta Pemkab Kotim untuk mengeluarkan status kawasan desa yang masuk dalam status perizinan HGU milik perusahaan. Sebab hal ini sangat menghambat kemajuan desa tersebut lantaran program pembangunan tidak bisa masuk ke wilayah desa akibat status kawasannya masuk HGU perusahaan. (yon)
