Home / DPRD Kotim

Selasa, 23 Agustus 2022 - 02:06 WIB

DPRD Kotim Berikan 4 Rekomendasi Tanggapi Tuntutan Cabut Subsidi BBM Solar

Sampit, KaltengEkspres.com – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menanggapi aksi damai Dewan Pengurus Wilayah (DWP) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dengan memberikan 4 rekomendasi atas tuntutan pencabutan subsidi BBM Solar yang dinilai tidak tepat sasaran.

Aksi damai DWP ALFI pun berakhir setelah diberikannya 4 rekomendasi itu melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD Kotim. Diberikannya 4 rekomendasi tersebut setelah diskusi panjang antara pihak pendemo dengan anggota DPRD Kotim bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim dan Perwakilan Pertamina.

Wakil Ketua I DPRD Kotim, Rudianur selaku pimpinan RDP, membacakan hasil putusan 4 rekomendasi dalam rangka meninjau kembali subsidi BBM solar di wilayah Kabupaten Kotim.

“Setelah audiensi yang kita laksanakan, saya bacakan hasil putusan 4 rekomendasi DPRD Kotim. Harap diperhatikan,” kata Rudianur, Selasa, 23 Agustus 2022.

Empat rekomendasi tersebut di antaranya, pemberian kuota BBM bersubsidi perlu ditinjau kembali penyalurannya, penyelewengan BBM Solar bersubsidi harus segera ditindak dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tidak boleh ada parkir antrian di SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Kotim sesuai dengan aturan dan pihak Pertamina harus memberi sanksi tegas kepada SPBU yang melanggar aturan dari Pertamina.

“Bertajuk dari rekomendasi ketiga, saya minta aparat yang berwenang tegas kosongkan parkir antrean di SPBU dari penimbun BBM (pelangsir),” tegasnya.

Dia berharap, masyarakat turut mengawasi dan tidak takut melaporkan apabila masih ada antrean di SPBU dikarenakan oleh oknum pelangsir dan semacamnya.(*/)

Share :

Baca Juga

DPRD Kotim

Fraksi PDIP Pilih Diam Saat Rapat Internal

DPRD Kotim

Perlu Solusi Atasi Over Kapasitas Lapas Sampit

DPRD Kotim

Dewan Imbau Perusahaan Bayar THR Tepat Waktu

DPRD Kotim

Bantu Korban Kebakaran Pasar Pundu

DPRD Kotim

Sengketa Lahan Warga dan PT Task II Segera Dimediasi

DPRD Kotim

Butuh Ketegasan untuk Benahi Investasi Daerah

DPRD Kotim

Pernyataan Bupati Kotim Terkait Penerapan Hukum Adat Dinilai Keliru

DPRD Kotim

Dewan Optimis Pengembangan Bandara H Asan Terealisasi