Home / DPRD Kotim

Kamis, 28 Juli 2022 - 09:18 WIB

Kewajiban Badan Diatur dalam Perda Air Limbah

Anggota DPRD Kotim Syahbana.

Anggota DPRD Kotim Syahbana.

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Anggota DPRD Kotim Syahbana menyebutkan, setiap orang atau badan sebagai pengelola dan atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu memiliki beberapa syarat kewajiban.

Kewajiban ini sudah termuat dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang saat ini tengah dibahas di DPRD Kotim. Salah satunya harus memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC).

“Hal ini nantinya akan dijelaskan atau penjelasannya ada di dalam pasal-pasal yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan. Kemudian juga wajib melakukan pengolahan air limbah domestik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Syahbana Kamis (28/7).

Baca Juga :  Pengembang Perumahan agar Kelola Sampah dan Limbah

Kemudian lanjut dia, membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik dan pemeliharaan.

“Serta wajib memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit satu kali dalam satu bulan, hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi paling sedikit satu kali dalam tiga bulan,” sebutnya.

Berdasarkan hasil tindak lanjut dari pemeriksaan kualitas air limbah tambah dia, akan diatur dalam peraturan bupati, yang mana bupati berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap SPALD di daerah.

Baca Juga :  Kontribusi Pihak Swasta Dibutuhkan Daerah

Pelaksanaan pengawasan yang dimaksud dilakukan oleh tim yang terdiri dari organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pekerjaan umum dan penataan ruang, fungsi kesehatan dan fungsi pengelolaan lingkungan hidup.

“Tim diketuai oleh PUPR dan ditetapkan dengan keputusan bupati, ketentuannya diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. Pelaksanaan pengawasan paling sedikit dilaksanakan minimal setiap tiga bulan satu kali,” tandasnya. (ahm)

Share :

Baca Juga

DPRD Kotim

Pemerintah Kecamatan Disebut Menghindar

DPRD Kotim

Perlu Solusi Atasi Over Kapasitas Lapas Sampit

DPRD Kotim

Komisi III DPRD Kotim Gelar Rakor Bersama Dinas Pendidikan

DPRD Kotim

Daerah Juga Bertanggung Jawab Urusi Regulasi Pendidikan

DPRD Kotim

Rentan Diserobot, Aset Daerah Harus Diamankan

DPRD Kotim

Dewan Harapkan Tenaga Kesehatan Ada di Setiap Desa

DPRD Kotim

Dewan Minta Guru Honorer Kotim Tak Terganggu Isu Penghapusan 

DPRD Kotim

Perlu Solusi Atasi Sengketa Warga Sebabi dengan PT SSM