Home / Kobar / Pemprov Kalteng

Sabtu, 4 Juni 2022 - 08:00 WIB

Keberadaan PBS Belum Mampu Sejahterakan Masyarakat Kalteng

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat memberikan keterangan kepada awak media.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat memberikan keterangan kepada awak media.

PANGKALAN BUN, KaltengEkspres.com– Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran menyebutkan keberadaan perusahaan besar swasta (PBS) yang bergerak disektor perkebunan kelapa sawit di Kalteng belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Sugianto saat menggelar Rapat Terbatas (RATAS) dengan Bupati Kotawaringin Timur, Bupati Seruyan, Bupati Lamandau, Bupati Sukamara dan Pj. Bupati Kotawaringin Barat, belum lama ini.

“Dengan jumlah kurang lebih 2 juta hektare (ha) kebun di Kalteng, masyarakat kita masih banyak yang kesusahan, ini artinya kebun di Kalteng belum signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dikarenakan kewajiban tentang plasma tersebut belum optimal,” kata Sugianto.

Karena itu, Sugianto menekankan kepada kepala daerah harus memastikan kewajiban perusahaan perkebunan untuk konsisten dan berkomitmen dalam menyediakan plasma dengan memfasilitasi pembangunan perkebunan bagi masyarakat. Seperti yang diketahui dibeberapa wilayah Kalteng kerapkali terjadi kisruh antara pihak perkebunan dengan warga terkait plasma. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan.

Baca Juga :  Pembuat Surat Rapid Test Palsu Ditangkap Polisi 

“Berdasarkan hasil ratas kami sepakat akan membentuk satgas terpadu yang terdiri dari berbagai unsur untuk mengaudit kebun-kebun besar, bukan mencari kesalahan, tapi kita ingin menempatkan pada rel yang benar, agar hak masyarakat terkait plasma dipenuhi 20 (dua puluh) persen dari luasan diperuntukan bagi masyarakat di sekitar kebun,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan upaya pengecekan secara terpadu, jika ditemukan ada yang melanggar hukum maka akan ditindak tegas. Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga mengungkapkan mendukung kebijakan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar melakukan audit terhadap semua perusahaan yang mengelola hasil kelapa sawit.

Baca Juga :  Sambut Pergantian Tahun, Ribuan Warga Padati Bundaran Pancasila dan Taman Segitiga

“Kami mendukung kebijakan dari Presiden Joko Widodo dan Menko Marves Luhut Binsar supaya mengaudit kebun-kebun di Indonesia khususnya di Kalteng. Sekali lagi kita merapikan, bukan mencari kesalahan pengusaha. Hal terpenting adalah agar para investor turut serta berkontribusi bersama-sama dalam menjaga dan membangun negara, terlebih kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dimana mereka berusaha,” imbuhnya.

Sugianto mengajak para pengusaha di Kalteng berkontribusi membantu masyarakat Kalteng terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar perkebunan setempat.

“Perkebunan yang begitu luas dan besar belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan PAD,” pungkasnya. (via)

Disclaimer: Artikel ini di produksi oleh kaltengekspres.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggungjawab kaltengekspres.com.

Share :

Baca Juga

Pemprov Kalteng

Jelang Lebaran, Kesiapan Jalan Jalur Lintas Diperiksa

Kobar

Dihantam Ombak, Perahu Motor Membawa Dua Turis Tenggelam

Pemko Palangka Raya

Ivo Sugianto Lantik Ketua TP PKK Palangka Raya

Kobar

Jual Sabu, Warga Mekarti Jaya Dibekuk Polisi

Pemprov Kalteng

Shrimp Estate Diharapkan Hasilkan Produk Unggulan

Pemprov Kalteng

Gubernur Hadiri Rakerda Gerakan Pramuka

Pemprov Kalteng

Dislutkan Kalteng Gelar Rapat Pengembangan Perekonomian

Kobar

Awas, Menimbun Minyak Goreng Siap-siap Diciduk