Home / Daerah / Lamandau

Rabu, 25 Mei 2022 - 00:53 WIB

Raperda Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Lamandau Mulai Dibahas

SALAMI - Wakil Bupati Lamandau Riko Porwanto menyalami sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lamandau usai mengikuti rapat pembahasan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. (Adzzikra El Varsha)

SALAMI - Wakil Bupati Lamandau Riko Porwanto menyalami sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lamandau usai mengikuti rapat pembahasan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. (Adzzikra El Varsha)

NANGA BULIK, KaltengEkspres.com – Wakil Bupati (Wabup) Riko Porwanto menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamandau. Rapat kali ini merupakan pembicaraan tingkat pertama dalam rangka mendengarkan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD.

“Membahas usulan Raperda inisiatif terkait Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat,” terang Wabub Riko usai mengikuti sidang di Gedung DPRD Kabupaten Lamandau, Rabu (25/5/2022).

Dijelaskan Riko, terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, berdasarkan undang-undang, daerah diberikan kewenangan untuk mengelola segala sesuatu berkenaan hukum adat dan kearifan lokal masing-masing.

Baca Juga :  Ditinggal ke Warung, Rumah dan Gedung Walet di Penyahuan Diamuk Jago Merah

Menurut Wabub, hukum adat merupakan instrumen hukum yang sangat penting dan didasari oleh koridor sistem hukum Negara Republik Indonesia. Atas dasar itulah Raperda tersebut diusulkan dan dibahas.

“Keberadaan hukum adat turut berpengaruh pada aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga keberadaan masyarakat hukum adat harus diberikan pengakuan dan perlindungan,” bebernya.

Sementara, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lamandau Bakar Sutomo saat rapat menyampaikan, penyusunan Ranperda ini diantaranya betujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan wilayah adat dan hak adat di daerah.

Baca Juga :  Pengedar Sabu Bersenpi Ditindak Tegas 

Selain itu, lanjut dia, juga bertujuan untuk melindungi hak dan memperkuat akses masyarakat adat di daerah terhadap tanah, air, serta sumber daya alam untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis pada pengakuan.

“Semoga Ranperda ini selanjutnya dapat berproses dan dilakukan pembahasan. Selanjutnya dapat ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda Kabupaten Lamandau,” pungkasnya.(el/*)

Disclaimer: Artikel ini di produksi oleh kaltengekspres.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggungjawab kaltengekspres.com.

Share :

Baca Juga

Kobar

Pabrik Penyulingan Arak di Kumai Digerebek Polisi, Dua Orang Ditangkap

Kobar

Pencarian Tiga Nelayan Mendawai di Laut Dihentikan

Kobar

Gubernur Kalteng Hadiri Buka Puasa Bersama di kediaman H Abdul Rasid

Kobar

Licin Ditumpahi Solar, Pengendara Motor Berjatuhan

Kotim

Curi Sepeda Motor Terpakir, Ogong Dibekuk Polsek Kota Besi

Gunung Mas

Satu Orang Remaja Tewas Terpanggang Api

Barito

Rampas Motor Vixion, Dua Begal Ini Dibekuk Polisi

Kobar

Jalani Sidang Perdana, Empat ASN Didakwa Dua Pasal