Home / Daerah / Lamandau

Senin, 16 Mei 2022 - 23:37 WIB

Dana Bagi Hasil Harus Proporsional

PERTEMUAN - Sekretaris Daerah Lamandau Muhamad Irwansyah saat menghadiri pertemuan Apkasi tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. (Adzzikra El Varsha)

PERTEMUAN - Sekretaris Daerah Lamandau Muhamad Irwansyah saat menghadiri pertemuan Apkasi tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. (Adzzikra El Varsha)

NANGA BULIK, KaltengEkspres.com – Sekretaris Daerah Lamandau Muhamad Irwansyah menghadiri pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Provinsi Kalimantan Tengah di Sampit.

Ia mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Apkasi siap memperjuangkan peningkatan porsi pembagian anggaran untuk daerah guna mengoptimalkan pembangunan di daerah.

“Isu-isu yang dibahas bersama Apkasi Kalteng ini akan disampaikan pada Rapat Kerja Nasional XIV Apkasi di Kabupaten Bogor nanti,” ujar Sekda di Nanga Bulik, Senin (16/5/2022).

Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan perhatian kepada daerah melalui pembagian porsi anggaran yang memadai. Terlebih dalam hal dana bagi hasil, daerah mempunyai hak untuk mendapatkan porsi yang dinilai proporsional.

Baca Juga :  Whaattts…?? Rp100 Miliar Dana APBD Katingan Raib

Dia mencontohkan, Kalimantan Tengah memiliki potensi sangat besar dalam hal sumber daya alam, salah satunya perkebunan kelapa sawit. Perlu penerapan harmonisasi keuangan daerah.

“Keberpihakan kebijakan anggaran terhadap daerah tersebut diyakini akan berdampak sangat besar terhadap pembangunan daerah,” sebutnya.

Isu lain yang menjadi perhatian Apkasi Kalimantan Tengah yakni terkait adanya perhitungan dana alokasi umum (DAU). Pemerintah pusat diharapkan memberikan porsi yang lebih besar dengan mempertimbangkan luas wilayah.

Hal penting lain adalah peningkatan pembangunan yang berkeadilan seperti infrastruktur. Seperti status jalan provinsi menjadi jalan nasional dan penundaan penghapusan tenaga kontrak serta penggajian P3K.

Baca Juga :  Minta PUPR Perhatikan Drainase Kota

Masalah tata batas wilayah juga perlu perhatian. Perlu peninjauan kembali tapal batas antar provinsi agar tidak ada lagi permasalahan yang muncul di kemudian hari.

“Kita memiliki peran sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) di sejumlah bidang, sudah semestinya pemerintah pusat memberikan perhatian besar bagi daerah ini,” pungkasnya.(el/*)

Disclaimer: Artikel ini di produksi oleh kaltengekspres.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggungjawab kaltengekspres.com.

Share :

Baca Juga

Katingan

Dewan Minta Pemkab Katingan Tak Naikan Sewa Ruko 

Kobar

Jembatan Karang Anyar Ambruk Dilintasi Kendaraan Bermuatan Berat

Kobar

Dipicu Pertengkaran, Buruh Sawit Dibacok Rekan Kerja

Gunung Mas

Tiga Hari Menghilang, Karyawan PT KHS Ditemukan Tewas di Kebun Sawit

Kapuas

RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Komitmen Berikan Layanan Terbaik

Kapuas

Peduli Sesama, Polres Kapuas Berbagi Takjil ke Pengendara

Barito

Remaja Nekat Curi Sepeda Motor depan Kantor Polsek  

Hukum Kriminal

Dikira Razia, Satlantas Polres Kobar Sebar Maklumat Kapolri