Home / Daerah / Hukum Kriminal / Lamandau

Selasa, 29 Maret 2022 - 14:15 WIB

Selesaikan Sengketa Lahan Melalui Restorative Justice

KASI PIDUM KEJARI LAMANDAU Ambo Rizal Cahyadi

KASI PIDUM KEJARI LAMANDAU Ambo Rizal Cahyadi

NANGA BULIK, KaltengEkspres.com – Konflik terkait sengketa lahan di Kabupaten Lamandau cukup tinggi. Tak hanya antara pihak warga dengan perusahaan, pun demikian antar warga.

Jika penanganan konflik di tengah masyarakat tersebut tidak segera diselesaikan secara efektif, tidak menutup kemungkinan akan semakin melebar dan berkepanjangan.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamandau Ambo Rizal Cahyadi menjelaskan, saat ini penanganan hukum bisa diselesaikan melalui restorative justice (keadilan restoratif).

“Tidak hanya kasus pidana saja, kasus perdata seperti konflik sengketa lahan juga bisa diselesaikan melalui restorative justice,” ungkap Ambo saat dibincangi di ruang kerjanya. Selasa (29/3) kemarin.

Baca Juga :  Mantap! Kapolres Barsel Bagi Sembako dan Masker Kepada Masyarakat Miskin

Dia menjelaskan, restorative justice merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan dengan mengedepankan mediasi. Tujuanya untuk memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat.

“Meski demikian dalam penerapannya dilakukan secara baik dan profesional,” terangnya.

Seperti diketahui, Jaksa Agung RI telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Lebih rinci pria kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat itu memaparkan, aturan tersebut memungkinkan penuntutan kasus atau perkara tidak dilanjutkan apabila memenuhi sejumlah persyaratan.

Tersangka, kata dia, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.

Konsep keadilan restoratif mengacu pada perkembangan hukum progresif dengan maksud mengembalikan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Baca Juga :  Disprinakertrans Katingan Kembangkan Potensi Rotan

Terpisah, Bupati Lamandau Hendra Lesmana menyambut baik program dari Kejaksaan tersebut. Menurutnya hal itu sesuai dengan kearifan lokal di Kabupaten Lamandau.

“Masyarakat di Kabupaten Lamandau mengenal istilah Bahaum Bakuba yang artinya musyawarah mufakat. Akan lebih baik jika setiap permasalahan diselesaikan secara Bahaum atau musyawarah,” ucapnya.

Sejauh ini, lanjut Bupati, permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Lamandau sendiri adalah konflik terkait sengketa lahan.

“Dengan program restorative justice tersebut kami berharap berbagai masalah hukum seperti sengketa lahan ini bisa terselesaikan dengan baik lewat mediasi, Pemkab Lamandau intinya sangat mendukung program itu,” tandas Hendra.(el/*)

Share :

Baca Juga

Kotim

Pelajar di Lokasi TMMD Bahagia Melihat Jembatan Hampir Selesai

Kobar

Dilintas Truk Fuso, Ruas Jalan Jembatan Arut Macet Total

Kotim

Tragis, Seorang Pria di Kotim Tewas Gantung Diri

Kobar

Mulai Hari Ini, Operasi Patuh Telabang Dilaksanakan di Kobar

Kobar

Banjir di Arut Utara Rendam 601 Rumah Warga 

Daerah

Kesiapsiagaan Bencana Perlu Ditingkatkan

Kotim

Jelang Berakhir TMMD, Warga Merasa Kehilangan Prajurit Tangguh

Lamandau

Pasutri Pengedar Narkoba di Lamandau Ditangkap Polisi