SAMPIT, KaltengEkspres.com – Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Riskon Fabiansyah mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan kesehatan (yankes) di Kabupaten Kotim karena dinilai masih jauh dari harapan.
Kondisi tersebut, tidak hanya terjadi di Kecamatan Cempaga yang sempat muncul ke ruang publik saat ini. Melainkan di kecamatan lainnya, terutama untuk fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.
“Buruknya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Selama ini ada beberapa kasus di fasilitas kesehatan tentang keluhan pelayanan masyarakat tetapi tidak di blow up di media. Ribut kecuali mencuat di media,”kata Eko sapaan akrabnya kepada awak media.
Pelayanan ini lanjut dia, mulai dari lambannya pelayanan, tidak stand by-nya tenaga kesehatan di tempat pelayanan dan penanganan pasien seperti kasus yang terjadi di salah satu faskes di Cempaga.
Maka dari itu kedepannya pembinaan dan monitoring dari Dinkes selaku pembina dilingkungan Dinas Kesehatan harus terus ditingkatkan.
“Harus dilakukan agar hal-hal yang saya ungkapkan di atas tidak terjadi lagi,”ucap Eko.
Monitoring terkait pelayanan kesehatan ini tambah dia, bukan hanya dilakukan di lingkungan faskes pemerintah tetapi juga dilingkungan faskes swasta.
Seperti halnya kejadian beberapa bulan yang lalu tentang kasus tingginya biaya pelayanan bersalin di salah satu tempat praktek di Sampit juga bentuk kurangnya pengawasan pemerintah.
“Ini juga menjadi PR bagi pemerintah dari melalui Dinkes agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tegasnya.
Ia juga menegaskan baik itu pihak puskesmas dan rumah sakit pemerintah hendaknya mendahulukan penanganan medis, apalagi untuk pasien yang harusnya ditangani secara cepat.
“Motto pelayanan prima, salah satunya adalah penanganan pasien terlebih dahulu baru ditanyakan administrasinya kami berharap bukan hanya slogan saja,”ujarnya.
Ia mengingatkan walaupun persoalan penanganan bayi di Kecamatan Cempaga itu sudah direkonsilisasi namun, pihaknya menekankan kepada Dinas Kesehatan untuk harus menurunkan tim evaluasi untuk melakukan investigasi pelayanan yang diberikan apakah sesuai SOP atau justru melanggar. (ahm)
