Dewan Dorong Dibangunnya Ruas Jalan Alternatif

SAMPIT, KaltengEkspres.com — Anggota DPRD Kabupaten Kotim Juliansyah mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim untuk membangun ruas jalan alternatif bagi warga yang tinggal di daerah hulu, seperti jalan eks HPH Mentaya Kalang.

Pasalnya, selama musim penghujan warga yang tinggal di daerah hulu Sungai Mentaya kesulitan jika bepergian ke Kota Sampit. Lantaran ruas jalan yang biasa di lalui warga mengalami kerusakan parah. selain licin dan berlumpur saat musim penghujan.

Menurutnya, sebagian ruas jalan yang rusak parah tersebut ada yang ranah pemerintah kabupaten ada juga dibawah wewenang pemerintah provinsi.

“Seandainya daerah pedalaman itu tidak ada jalan alternatif yang dibangun perusahaan perkebunan maka sangat besar kemungkinan akses jalan itu akan lumpuh total. Untungnya masih ada jalan alternatif dari perusahaan perkebunan. Kalau tidak ada maka hanya satu jalan yang digunakan, bahkan kondisi kerusakannya sangatlah parah,”kata Juliansyah, Jum’at (14/1/2022).

Politisi Pasrtai Gerindra ini menyebutkan, kerusakan itu sejatinya bisa ditangani dengan pembangunan jalan yang permanen. Karena tidak semua ruas jalan rusak maka untuk titik yang jadi langganan kerusakan bisa saja dibuat dengan rigid beton.

”Kalau hanya ditimbun dengan latritan kemudian disirah hujan maka akan kembali rusak lagi. Karena masalah beban kendaraan diatasnya juga cukup berat, sehingga meski sudah dipadatkan maka tetap rusak,” ujarnya.

Juliansyah berharap agar pemerintah daerah melanjutkan rencana pembangunan jalur alternatif dengan mengambil alih jalur milik HPH Mentaya Kalang.

Akses itu dianggap jalan pintas menuju Kecamatan Antang Kalang dengan titik awal dari Bukit Batu Cempaga Hulu langsung menuju ke Kecamatan Antang Kalang. Panjangnya hanya 104 kilometer, sedangkan jika melalui jalan provinsi saat ini jarak tempuh lebih jauh yakni sekitar 200 kilometer. Jalan itu dari Antang Kalang akan menerobos hingga ke daerah Cempaga Hulu.

“Kalau memang proses tidak bermasalah maka saya sepakat dan pembangunannya bisa dilakukan dengan sistem konsorsium dan sebagian dana pemerintah daerah,” tandasnya.(Ry)