Home / Pemkab Kobar

Selasa, 7 Desember 2021 - 15:03 WIB

Pemkab Kobar Bahas Kemandirian Organisasi melalui Diskusi

Bupati Kobar Hj Nurhidayah saat menghadiri kegiatan diskusi kemandirian organisasi, Selasa (7/12/2021).

Bupati Kobar Hj Nurhidayah saat menghadiri kegiatan diskusi kemandirian organisasi, Selasa (7/12/2021).

PANGKALAN BUN, KaltengEkspres.com – Badan Kesatuan Bangsa, Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar diskusi dengan tema kemandirian organisasi secara ekonomi, Selasa (7/12/2021).  Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Kobar Hj Nurhidayah.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua II DPRD Kobar Bambang Suherman, Sekda Kobar Suyanto, Kepala BNNK Kobar AKBP Wayan Korna, dan perwakilan dari Polres Kobar, Lanud Iskandar, Kodim 1014, dan Kejaksaan Negeri Kobar.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan, membahas strategi pendanaan lembaga non-pemerintah yang efektif pada era modern ini untuk menjaga keberlangsungan organisasi.

Selain strategi, tantangan dalam pendanaan khususnya terkait aspek independensi perjuangan organisasi juga tidak luput dari pembahasan.

Kendati sudah berdiri sejak lama, organisasi ini baru terdaftar di Kesbangpol ada 23 organisasi memformalkan keberadaannya melalui penyempurnaan website untuk menjangkau masyarakat umum.

Baca Juga :  4.967 Surat Suara Dimusnahkan, Ini Pesan Bupati

“Sedikitnya ada dua hal yang harus diperhatikan dalam pendanaan lembaga independen. Pertama, nilai jual lembaga. Organisasi independen harus memahami betul keunikan dan cara ‘menjual’ keunikan itu sendiri. Sebagai contoh, kita senantiasa mengunggulkan urban planning and participation dalam mencari dana,” kata Bupati.

Masih berkenaan dengan menjual keunikan organisasi, sumber daya manusia yang mumpuni dan dapat bersaing menjadi hal yang tidak boleh dikesampingkan.

Kedua, organisasi independen harus menginvestasikan uang, tenaga, dan pikiran sepenuhnya pada kegiatan yang mengkampanyekan perjuangan.

“Misalnya, sebagai lembaga perencanaan dan tata kota, kita harus berupaya mengemas dengan sebaik mungkin kegiatannya yang membahas tentang inklusivitas pembangunan, termasuk proges pembangunan yang dicanangkan pemerintah daerah,”ujarnya.

Mengacu pada Peraturan Presiden baru No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, organisasi masyarakat (ormas) merupakan pelaksana pengadaan jasa, sementara pemerintah daerah berfungsi sebagai pengawas.

Baca Juga :  Bupati Motivasi 72 Paskibraka Kobar

“Untuk dapat melakukan swakelola, lembaga tersebut haruslah terdaftar di Kemenkumham dan memiliki neraca keuangan yang sudah diaudit dalam tiga tahun terakhir. Untuk bermitra dengan pemerintah sendiri, organisasi masyarakat harus memiliki perjanjian kerjasama,”papar Nurhidayah.

Menurut Nurhidayah, yang harus dilakukan untuk pertama kali adalah menunjukkan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Organisasi independen hendaknya aktif melaporkan rekam jejak dari kegiatan sebelumnya dan proaktif melaporkan progres programnya kepada pemerintah daerah.

Hal itu dilakukan guna membangun kepercayaan pemerintah terhadap lembaga, sekaligus meyakinkan mereka bahwa mendanai sebuah lembaga independen dan bermitra dengan lembaga tersebut tidaklah salah, kata Nurhidayah.

Kemudian, lembaga independen hendaknya turut memberi solusi nyata dan praktis terhadap isu yang mereka angkat. Sebagai contoh, dalam mewujudkan pembangunan di Kobar. (yr)

Share :

Baca Juga

Pemkab Kobar

Bupati Lantik 104 Pejabat Administrator dan JPTP

Pemkab Kobar

Masyarakat Diimbau Bersabar Terkait Penutupan Jalan Kolam

Pemkab Kobar

Kobar Belum Ada Positif Corona, Bupati Nurhidayah: Lebih Baik Mencegah

Pemkab Kobar

Pemkab Kobar Imbau Warga Korban Banjir Segera Mengungsi

Pemkab Kobar

Bupati Kobar Raih Penghargaan dari KLHK, Sebagai Pelopor PAKLIK

Pemkab Kobar

Diskanla Imbau Nelayan Tak Gunakan Alat Tangkap Berbahaya

Pemkab Kobar

Ribuan Warga Buka Bersama di Kediaman Bupati

Pemkab Kobar

Pemkab Kobar Terima Bantuan 50 Ribu Masker Gratis Dari Gubernur Kalteng