Home / DPRD Pulang Pisau

Selasa, 17 Agustus 2021 - 21:46 WIB

Perkuat Data Warga Kurang Mampu

Wakil Ketua DPRD Pulang Pisau Padly Rahman.

Wakil Ketua DPRD Pulang Pisau Padly Rahman.

PULANG PISAU, KaltengEkspres.com- Lemahnya data warga kurang mampu terkadang membuat program pemerintah tidak tepat sasaran. Hasilnya, bantuan atau program itu malah menimbulkan konflik di masyarakat.

Wakil ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis), H Ahmad Fadly Rahman mengatakan, dalam masalah program bantuan ini harus diperbanyak referensi data. Artinya, jangan hanya mengambil sampel data dari satu instansi tertentu saja.

“Referensi datanya diperbanyak. Biar bisa dijadikan perbandingan. Agar program atau bantuan itu bisa lebih tepat sasaran,” kata Fadly, Selasa, 17 Agustus 2021.

Baca Juga :  Desa Harus Matangkan Perencanaan

Politikus senior dari PDIP ini menambahkan, sangat penting data-data tersebut terus dievaluasi. Tentunya, jika menggunakan data yang terdahulu pasti tidak akan pernah tepat sasaran.

“Kalau data yang dulu, dijadikan acuan, pasti tidak akan pernah tepat sasaran. Bisa saja orang yang sudah meninggal masih menerima bantuan kalau datanya tidak update,” ujar dia.

Baca Juga :  Dorong Pengembangan Ternak di Banting dan Kahteng

Fadly menyayangkan jika selama ini beberapa program atau bantuan itu tidak tepat sasaran. Karena kalau tidak tepat sasaran akan susah menanggulangi masalah kemiskinan.

“Akan selalu ada program yang tidak tepat sasaran karena masalah lemahnya data. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah,” tandasnya. (dar)

 

Share :

Baca Juga

DPRD Pulang Pisau

Jaga Hasil Pembangunan Daerah

DPRD Pulang Pisau

Desa Harus Matangkan Perencanaan

DPRD Pulang Pisau

Dewan Hadiri Syukuran Pembentukan FKJH2

DPRD Pulang Pisau

Tanamkan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan

DPRD Pulang Pisau

Dewan Harapkan Adanya Bimbingan Pelatihan Kerja Secara Rutin

DPRD Pulang Pisau

Dorong Camat dan Kades Promosikan Potensi Wilayah

DPRD Pulang Pisau

Dukung Kearifan Lokal Masing-masing Daerah

DPRD Pulang Pisau

Hasil Musrenbang Jadi Prioritas Kebijakan Pembangunan