Home / Kapuas

Senin, 5 Juli 2021 - 13:59 WIB

Warga Kapuas Barat Gugat PT KSS ke PTUN

Salah seorang warga saat memperlihatkan sertifikat tanah di lokasi tanah yang disengketakan dengan PT. KSS, Senin (5/7).

Salah seorang warga saat memperlihatkan sertifikat tanah di lokasi tanah yang disengketakan dengan PT. KSS, Senin (5/7).

KUALA KAPUAS, KaltengEkspres.com– Sengketa lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Kapuas Sawit sejahtera (KSS) dengan warga lima desa di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Menyikapi ini sejumlah warga akhirnya mengambil langkah hukum.

Melalui Tim kuasa hukum yang terjun langsung ke lokasi lahan bersama warga untuk memastikan dan melihat langsung objek-objek lahan yang dicaplok dengan membawa bukti legalitas surat kepemilikan berupa SKT dan sertifikat.

Sumarnie, salah satu dari ratusan warga yang merasa lahannya dirampas pihak perusahaan menjelaskan ia tak mengetahui jika diatas tanahnya dibangun sebuah bangunan mess atau kantor perusahaan.

Ia mengaku kaget melihat sejumlah pohon karet dan tanaman diatas tanah miliknya lenyap kini sudah berubah menjadi bangunan milik perusahaan.

Sumarnie menceritakan, saat itu dia tidak berada di kampung. Dulu di lahan miliknya banyak pohon tanaman berupa karet dan buah buahan sekarang sudah musnah, tidak tahu tiba-tiba lahannya digarap oleh perusahaan, dan sampai sekarang tidak ada kejelasan.

“Dulu saya pernah datang ke lokasi ini menyampaikan pada pihak perusahaan agar lahan saya jangan digarap , tapi kenyataannya masih seperti ini,” jelasnya di lokasi lahan miliknya di Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat yang diduduki PT KSS.

Baca Juga :  Kapolres Kapuas Berikan Reward dan Punishment Kepada Satuan Kerja Dan Polsek

Sumarnie hanya menginginkan agar perusahaan mengembalikan haknya, namun sampai sekarang tidak ada perhatian dari perusahaan.

Nasib sama juga dirasakan Rusmiati, perusahaan PT KSS telah merampas tanahnya yang kini telah ditumbuhi tanaman sawit perusahaan.

Diatas lahan miliknya seluas delapan hektar yang sudah berubah menjadi kebun sawit Rusmiati juga menunjuk saluran irigasi yang dibangun pemerintah ditutup oleh PT KSS.

“Tuntutan kami kembalikan hak-hak kami atas tanah ini,” ujar Rusmiati sambil memperlihatkan tiga lembar sertifikat lahan miliknya.

April Napitupulu, SH., advokat yang membela warga saat berada dilokasi sengketa menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk memastikan objek-objek yang menjadi sengketa antara warga dengan PT. KSS.

Menurut April Napitupulu secara undang-undang agraria warga yang memiliki legalitas SPPT, Sertifikat, mereka mengusahakan dan merawat tanaman tersebut. Ia juga mengungkapkan, jika pihaknya akan menempuh upaya hukum, diantaranya ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kapasitas saya disini sebagai advokat Rakyat, untuk memastikan
objek-objek mana yang terkait dengan sengketa Warga dengan PT. KSS ,” ujar pengacara muda ini.

Baca Juga :  Korsleting Listrik, Rumah Warga Hangus Terbakar

Lebih lanjut disampaikannya bahwa mereka akan melakukan upaya hukum ke PTUN karena ini
adalah keputusan-keputusan yang diambil pejabat di Kabupaten Kapuas terkait izin lokasi dan izin prinsip.

“Selain gugatan ke PTUN, upaya hukum lainnya adalah gugatan Perdata yakni ganti rugi, karena menurutnya, dilahan tersebut banyak tumbuhan-tumbuhan yang dapat menghasilkan untuk masyarakat,”ujarnya di lokasi lahan.

Untuk gugatan perdata menurut April Napitupulu nantinya pada perbuatan melawan hukum nya adalah banyak tumbuhan yang harusnya menghasilkan bagi masyarakat, dan akan diminta ganti rugi secara perdata.

Sementara itu, koordinator warga, Kalpendi koordinator warga menjelaskan, bahwa sengketa lahan yang terjadi antara warga dengan PT. KSS tersebut ada di lima Desa diantaranya Desa Anjir Kalampan, Desa Pantai, Desa Teluk Hiri, Desa Penda Katapi dan Kelurahan Mandomai, dengan total luasan mencapai 720 hektar.

“Upaya hukum tersebut adalah kesepakatan bersama warga karena berbagai upaya telah ditempuh diantaranya mediasi, namun selalu menemui jalan buntu dan tidak ada kepastian,”ungkapnya. (yan)

Share :

Baca Juga

Kapuas

Pemkab Kapuas dan TP-PKK Gelar Pasar Murah di Desa Batanjung

Kapuas

HKTI Kapuas Periode Tahun 2020-2025 Dikukuhkan

Kapuas

Wabup Hadiri Pengukuhan Pengurus PBWI Kapuas

Kapuas

Dihantam Avanza, Pengendara Motor Luka Berat

Kapuas

Vokal Grup TP PKK Bataguh Ikuti Lomba Nyanyi HUT Kapuas

Kapuas

Korsleting, Mobil Pikap Hangus Terbakar

Kapuas

Pembunuh Warga Desa Barunang Dibekuk Polisi

Kapuas

Oktober, Satresnarkoba Tangkap Lima Tersangka
error: Content is protected !!