PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk secepatnya menindak lanjuti sejumlah temuan yang menjadi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.
Untuk itu, melalui Juru Bicara Fraksi Golkar Sudarsono mengatakan, pihaknya mempertanyakan tindak lanjut yang sudah dilakukan pemerintah saat ini berkenaan dengan temuan tersebut, termasuk langkah konkret pemerintah agar temuan yang sama tidak terulang lagi di pemeriksaan selanjutnya
“LHP kemarin memang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hanya saja ada temuan yang menjadi rekomendasi. Ya, kami dari Golkar mempertanyakan sejuah mana tindak lanjut atas rekomendasi tersebut,” katanya, Rabu (7/7/21).
Sudarsono menjelaskan, secara umum laporan pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2020 telah memenuhi syarat, sehingga dapat diterima untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme di DPRD Kalteng.
Hanya saja, Fraksi Golkar menilai masih banyak catatan penting yang harus ditindak lanjuti pemerintah. Baik yang menyangkut realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sektor pajak, pencapaian opini WTP yang harus dibarengi dengan capaian kesejahteraan masyarakat, dan yang tidak kalah penting bagaimana tindak lanjut terhadap temuan LHP BPK RI.
“Secara keseluruhan laporan pertanggungjawaban sudah sesuai ketentuan. Namun poin yang menjadi rekomendasi harus sesegera mungkin dilanjut pembahasannya,” tegasnya.
Selain itu, sambung Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng II, yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini menambahkan, tindak lanjut yang terukur dan terarah sangat diharapkan, karena selain melakukan pemeriksaan terhadap LKPD, BPK RI juga melakukan pemeriksaan atas kinerja dan efektivitas program pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMA sederajat di Kalteng.
“Poin ini juga menjadi pertanyaan, bagaimana tindak lanjut pemerintah dalam pemenuhan dan peningkatan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan. Jadi semua instruksi dari BPK RI harus diselesaikan sesuai waktunya,” tukasnya. (Ra)
