Home / Lintas Kalimantan

Selasa, 15 Juni 2021 - 18:02 WIB

Tim Denny Gugat Hasil PSU ke MK

Banjarmasin,KaltengEkspres.com – Setelah beberapa lama tidak bersuara di media, kini Tim H2D kembali menyatakan ketegasan sikap untuk menggugat hasil PSU ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa hari sebelumnya ternyata digunakan oleh Tim H2D untuk fokus mempersiapkan naskah permohonan.

Di sela waktu sunyinya pemberitaan mengenai persiapan gugatan di MK, seorang pengamat politik, Dr. Taufik Arbain, yang juga merupakan bekas staf khusus mantan Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor, menyarankan agar Prof. Denny Indrayana tidak menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Pernyataan ini rupanya mendapat tanggapan dari akademisi Banua, Dr. Muhammad Uhaib As’ad, yang menyatakan bahwa ketegasan H2D untuk tetap menggugat hasil PSU ke Mahkamah Konstitusi adalah sebuah deklarasi komitmen sebagai pengemban suara rakyat.

“Ini bukan soal menang kalah, tapi ini soal proses demokrasi PSU yang benar-benar diwarnai kecurangan, politik uang, mobilisasi massa, dan hilangnya hak pemilih warga. Malpraktik PSU 9 Juni ini terjadi di mana-mana. Problem demokrasi PSU ini sangat wajar bahkan dan wajib di bawa ke MK.” Jelas Uhaib.

Uhaib menambahkan, komentar-komentar pengamat yang mengarahkan agar Prof. Denny Indrayana tidak melanjutkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan polarisasi di masyarakat, sangat tidak berdasar.

Untuk itu ia menjelaskan bahwa fragmanted of society (polarisasi publik) terhadap dukungan politik memunculkan hak dan kewajiban konstitusional. Pada sisi pertama, Denny Indrayana memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang untuk mengajukan gugatan PSU ke Mahkamah Konstitusi. Pada sisi berikutnya, Denny Indrayana dibebankan pada kewajiban konstitusional untuk tetap memperjuangkan proses politik yang jujur dan adil sampai titik terakhir. Di pundak Denny Indrayana terdapat suara 800ribu lebih warga Kalsel yang mengharuskan Denny terus berjuang, tanpa negosiasi, tanpa kompromi.

Baca Juga :  Mantap! H Denny Indrayana Sambangi Warga Korban Banjir Tanah Laut

“Seandainya PSU ini berjalan secara berintegritas, bermartabat, tidak diwarnai politik uang, tidak diwarnai praktek-praktek kriminal politik dan mafia demokrasi, tentu saja H2D beserta seluruh pendukungnya dapat menerima hasil PSU. Namun ini soal menegakkan proses pemilu yang baik, yang terpenting adalah bagaimana kita mengusung nilai-nilai demokrasi yang bermartabat.” Sambung Uhaib.

Akademisi Uniska yang juga dikenal sebagai aktivis demokrasi ini menggambarkan bahwa hasil PSU 9 Juni Kalsel belum mencerminkan daulat rakyat, melainkan masih menjadi sebuah refleksi duitokrasi. Uang masih men-drive politik lokal di Kalsel, khususnya di wilayah PSU, dan prinsip demokrasi belum menjadi sebuah common-sense. PSU Kalsel dinilai tidak memberikan civic education (pendidikan warga negara) yang baik akibat ditunggangi pihak yang memiliki kekuasaan uang luar biasa.

Terkait dengan kinerja pengawas pemilu, Uhaib menyoroti Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang cenderung pasif dalam mengawasi berbagai pelanggaran dan kesalahan penyelenggaraan PSU.

“Bawaslu RI sehari datang langsung menemukan berbagai kecurangan dan menyatakannya di media, seperti masih banyak pemilih yang sudah meninggal. Ini yang kita tidak dengar dari Bawaslu Provinsi dan Kota. Ketua Bawaslu Provinsi justru menyatakan PSU Kalsel bebas dari politik uang. Sangat berbanding terbalik dengan fakta yang berserakan di ruang publik.” Tegas Uhaib.

Baca Juga :  Rindu Gubernur Baru, Relawan Haji Denny Tapin Gelar Konsolidasi

Merespon tudingan Taufik Arbain yang menyampaikan argumentasi jika H2D tetap mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, maka akan berdampak pada citra kandidasi dan para partai pendukungnya. Uhaib As’ad justru memiliki analisa politik yang lain.

“Justru sebaliknya, konsistensi political fight (perjuangan politik) seorang Denny Indrayana dan H2D yang tidak menerima kompromi dan negosiasi akan diingat oleh masyarakat, bahwa pernah ada kelompok orang yang benar-benar memperjuangkan idealisme demi perbaikan Banua sampai titik darah penghabisan. Justru dampaknya sangat baik untuk Pemilu 2024.” Jelas Uhaib.

Terakhir, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik Banjarmasin ini mengapresiasi langkah H2D yang memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Saya mengapresiasi langkah Denny Indrayana dan segenap tim H2D yang akan menggugat berbagai kecurangan PSU ini ke Mahkamah Konstitusi. Bukan soal menang kalah, tapi ini tentang sikap istiqomah dan pantang menyerah dalam memperjuangkan pendidikan politik yang berintegritas dan kebenaran demokrasi yang substantif.” Tutup Dr. Uhaib. (yan/rif).

Share :

Baca Juga

Lintas Kalimantan

Kamsiah, Potret Relawan Desa Yang Gigih Mendukung H2D

Lintas Kalimantan

Haji Denny Bersama Tim Lakukan Road Show di Tanah Bumbu

Lintas Kalimantan

Relawan H2D Laksanakan Aksi Donor Darah di Posko Varras Banjarbaru

Lintas Kalimantan

Partai Garuda Labuhkan Dukungan ke Haji Denny-Difri

Lintas Kalimantan

Diserang Buzzer Bayaran, Denny Indrayana: Alhamdulillah

Lintas Kalimantan

Denny : Deklarasi Dini Kemenangan Saat Selisih Tipis Wujud Arogansi Politik

Lintas Kalimantan

Dukung Haji Denny, Puluhan Taksi Angkot Banjarmasin Pasang Stiker

Lintas Kalimantan

Haji Denny Janji Bangun Jalan dan Kembangkan Potensi Wisata Dengan Warga Nagara
error: Content is protected !!