Home / DPRD Provinsi Kalteng

Kamis, 10 Juni 2021 - 13:41 WIB

Penyelesaian Tata Batas Kalteng-Kaltim Mendesak

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhajirin mengharapkan, agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat lebih aktif dalam menyelesaikan persoalan tata batas antara Kalteng dengan Kalimantan Timur (Kaltim), yang hingga saat ini belum rampung.

Pasalnya, penyelesaian tata batas ini sangat mendesak serta sangat berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Jika tata batas saja tidak jelas, maka akan menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah melaksanakan pembangunan di daerah tersebut.

“Niat pemerintah menyelesaikan tata batas ini sebetulnya sudah bagus, cuma tekatnya saja yang masih kurang. Tekat inilah yang harus diperkuat lagi oleh pemerintah, dengan tetap memerhatikan ketentuan hukum,” kata Muhajirin, Kamis (10/6/2021).

Baca Juga :  Perusahaan Diminta Jadikan Masyarakat Mitra

Persoalan tata batas Kalteng dan Kaltim, tepatnya di wilayah Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Kutai Barat hingga saat ini menjadi persoalan serius yang dihadapi. Bahkan, pihaknya sendiri sudah beberapa kali mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten setempat, agar lebih giat berkoordinasi dengan kementerian terkait penyelesaian persoalan tersebut.

Pemprov Kalteng dan Pemkab Barut diharapkan terus melakukan koordinasi sembari mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan kewilayahan. Sehingga nantinya pemerintah memiliki data yang kuat untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Karena pada dasarnya mengenai tata batas ini, yang diinginkan itu hanyalah kepastian hukum, baik berkaitan dengan pelayanan masyarakat hingga untuk investor yang ingin masuk,” ucapnya.

Baca Juga :  Dewan Terima Raperda RPJMD Kalteng

Potikus Partai Demokrat ini menyebutkan, ada banyak dampak buruk jika persoalan tata batas ini dibiarkan berlarut-larut. Mulai dari kehilangan sumber daya alam, persoalan tata ruang wilayah, pembangunan daerah, hingga ujung-ujung berdampak pada masyarakat.

“Memang nanti pasti akan ada yang merasa dirugikan terkait penyelesaiannya. Namun yang labih penting itu bagaimana memerhatikan masyarakat yang ada di daerah perbatasan ini. Jangan sampai masyarakat justru dirugikan karena tidak jelasnya tata batas,” pungkasnya. (Ra)

Share :

Baca Juga

DPRD Provinsi Kalteng

PBS Diminta Junjung Tinggi Adat Istiadat Masyarakat Sekitar Kebun

DPRD Provinsi Kalteng

Dewan Dorong Berdirinya Industri Lokal

DPRD Kotim

Dewan Kotim Kunker ke DPRD Kalteng

DPRD Provinsi Kalteng

Pemerintah Daerah Diminta Fokus Maksimalkan Wisata Unggulan

DPRD Provinsi Kalteng

Pemerintah Diminta Cepat Tanggap Sikapi Banjir

DPRD Provinsi Kalteng

Sektor Kesehatan di Kalteng Diharapkan Dapat Diperhatikan Secara Merata

DPRD Provinsi Kalteng

Dewan Minta Pemkab Kobar Bayar Insentif Petugas Medis Covid-19

DPRD Provinsi Kalteng

Dewan Nilai Merosotnya Panen di Pandih Batu Akibat Cuaca Ekstrem