Home / DPRD Provinsi Kalteng

Kamis, 10 Juni 2021 - 13:41 WIB

Penyelesaian Tata Batas Kalteng-Kaltim Mendesak

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhajirin mengharapkan, agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat lebih aktif dalam menyelesaikan persoalan tata batas antara Kalteng dengan Kalimantan Timur (Kaltim), yang hingga saat ini belum rampung.

Pasalnya, penyelesaian tata batas ini sangat mendesak serta sangat berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Jika tata batas saja tidak jelas, maka akan menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah melaksanakan pembangunan di daerah tersebut.

“Niat pemerintah menyelesaikan tata batas ini sebetulnya sudah bagus, cuma tekatnya saja yang masih kurang. Tekat inilah yang harus diperkuat lagi oleh pemerintah, dengan tetap memerhatikan ketentuan hukum,” kata Muhajirin, Kamis (10/6/2021).

Baca Juga :  Dewan dan Pemprov Kalteng Sahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019

Persoalan tata batas Kalteng dan Kaltim, tepatnya di wilayah Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Kutai Barat hingga saat ini menjadi persoalan serius yang dihadapi. Bahkan, pihaknya sendiri sudah beberapa kali mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten setempat, agar lebih giat berkoordinasi dengan kementerian terkait penyelesaian persoalan tersebut.

Pemprov Kalteng dan Pemkab Barut diharapkan terus melakukan koordinasi sembari mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan kewilayahan. Sehingga nantinya pemerintah memiliki data yang kuat untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Karena pada dasarnya mengenai tata batas ini, yang diinginkan itu hanyalah kepastian hukum, baik berkaitan dengan pelayanan masyarakat hingga untuk investor yang ingin masuk,” ucapnya.

Baca Juga :  Legislator Minta Kesejahteraan Damang Diperhatikan

Potikus Partai Demokrat ini menyebutkan, ada banyak dampak buruk jika persoalan tata batas ini dibiarkan berlarut-larut. Mulai dari kehilangan sumber daya alam, persoalan tata ruang wilayah, pembangunan daerah, hingga ujung-ujung berdampak pada masyarakat.

“Memang nanti pasti akan ada yang merasa dirugikan terkait penyelesaiannya. Namun yang labih penting itu bagaimana memerhatikan masyarakat yang ada di daerah perbatasan ini. Jangan sampai masyarakat justru dirugikan karena tidak jelasnya tata batas,” pungkasnya. (Ra)

Share :

Baca Juga

DPRD Provinsi Kalteng

Komisi 1 Monitoring Dua Layanan Publik di Barsel

DPRD Provinsi Kalteng

Pelaku Usaha Rumahan Perlu Diberikan Pembinaan

DPRD Provinsi Kalteng

Dewan Dorong Pemprov Kalteng Gali Mitra Dagang

DPRD Provinsi Kalteng

Komisi I DPRD Kalteng Kaji Banding Pengelolaan Aset Daerah

DPRD Provinsi Kalteng

Raperda Inisiatif Penanggulangan Kebakaran Lahan Ditargetkan Bulan Ini Selesai

DPRD Provinsi Kalteng

Anggota DPRD Kalteng Kunker ke Batola

DPRD Provinsi Kalteng

Potensi Perikanan dan Peternakan Sangat Menjanjikan

DPRD Provinsi Kalteng

Manfaatkan Lahan Kosong Hadapi Pandemi Covid-19