Home / DPRD Provinsi Kalteng

Senin, 10 Mei 2021 - 14:19 WIB

Pemprov Diminta Serius Tuntaskan Revisi Perda RTRW

Anggota komisi IV DPRD Kalteng, Bryan Iskandar

Anggota komisi IV DPRD Kalteng, Bryan Iskandar

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Bryan Iskandar meminta pemerintah provinsi (Pemprov), agar lebih serius dalam menyelesaikan dan menuntaskan rencana merevisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalteng.

“Sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 sebenarnya Pemprov sudah punya keinginan merevisi Perda RTRW Kalteng. Tapi perkembangan merevisi perda itu, kami lihat relatif lambat,” kata Bryan Iskandar, Senin (10/5/2021).

Akan tetapi, sebelum merevisi perda RTRW, Pemprov Kalteng harus lebih dahulu melakukan kajian berkaitan status kawasan, peta wilayah dan lainnya sesuai dengan kondisi terbaru. Hasil kajian itulah yang nantinya menjadi bahan perbandingan sekaligus acuan dalam merevisi

Wakil rakyat Kalteng dari Daerah pemilihan III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara itu mengatakan, sampai sekarang pemprov masih belum menuntaskan kajian tersebut. Hal itu berdampak pada lambatnya merevisi perda RTRW Kalteng agar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Baca Juga :  Bapemperda DPRD Kalteng Kunjungi Kemendagri

“Keseriusan dan keberpihakan pemprov dalam mempecepat revisi Perda RTRW Kalteng juga relatif kurang. Itu terlihat dari belum optimalnya dukungan anggaran kepada SOPD yang akan melakukan pengkajian,” ujarnya.

Menurut Bryan, merevisi Perda RTRW Kalteng semakin penting dan mendesak sejak adanya program strategis Nasional di Kalteng, yakni food estate. Program ini tentunya berdampak juga pada kawasan Kalteng yang mengalami perubahan dan tidak sesuai lagi dengan perda RTRW.

Apalagi, lanjut Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalteng itu, adanya pernyataan Anggota DPD RI Agustin Teras Narang yang ditayangkan sejumlah media, agar pembebasan lahan seluas 2.000 hektare food estate di Kabupaten Gunung Mas dihentikan sementara waktu.

Dia mengatakan, permintaan Teras Narang itu jika dicermati, karena ada lahan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas yang dipergunakan untuk food estate tapi tidak terlebih dahulu dilakukan pembebasan lahan. Masyarakat di wilayah itu juga kurang dilibatkan dalam proyek food estate.

“Kondisi ini kan tentunya menjadi bahan pertimbangan juga untuk mempercepat revisi Perda RTRW Kalteng. Jangan sampai food estate itu menjadi sumber konflik baru di masyarakat,” kata Bryan.

Baca Juga :  Program Ekonomi Terpadu Harus Sesuai RPJMD

Dia meyakini pimpinan dan anggota DPRD Kalteng, selalu siap melakukan revisi perda RTRW Kalteng. Sepanjang telah ada hasil kajian terbaru yang menunjukkan di mana kawasan hutan, Alokasi penggunaan lain (APL), industri, serta lainnya.

“Mau diselesaikan setahun atau kurang dari itu, kami selalu siap. Sekarang tinggal bagaimana keseriusan pemprov, dalam hal ini dukungan anggaran mempercepat selesainya kajian terbaru, agar menjadi acuan merevisi perda RTRW Kalteng,” tukasnya. (Ra)

Share :

Baca Juga

DPRD Provinsi Kalteng

Dewan Gelar Rapat Banggar Bersama TAPD Provinsi Kalteng

DPRD Provinsi Kalteng

Pemerintah Diminta Atasi Kesenjangan Sosial

DPRD Provinsi Kalteng

Perusahaan Diimbau Bantu Korban Banjir

DPRD Provinsi Kalteng

Masyarakat Pangkalan Lada Harapkan Adanya Taman Baca

DPRD Provinsi Kalteng

Dewan Ajak Masyarakat Patuhi Prokol Kesehatan

DPRD Provinsi Kalteng

Pelabuhan Bahaur Perlu Penambahan Jadwal Pelayaran Kapal Dagang

DPRD Provinsi Kalteng

Dewan Pantau Penanganan Banjir dan Covid-19 di Kapuas

DPRD Provinsi Kalteng

Pemekaran Kotawaringin Raya Perlu Adanya Kajian