Home / Pemprov Kalteng

Senin, 3 Mei 2021 - 19:27 WIB

Mudik Antar Kabupaten Diperbolehkan

Sekda Provinsi Kalteng, Fahrizal Fitri

Sekda Provinsi Kalteng, Fahrizal Fitri

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com  –  Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Fahrizal Fitri mengatakan, pemerintah bersama jajaran terkait akan bekerja serius menindak lanjuti instruksi pemerintah pusat perihal pelarangan mudik, yang akan diberlakukan pada 6-17 Mei mendatang, sebagai salah satu upaya menghindari peningkatan kasus Covid-19.

“Sebagaimana instruksi pusat, jangan sampai hari raya ini nanti menjadi klaseter baru Covid-19. Sehingga arahan mengenai pelarangan mudik akan dilaksanakan semaksimal mungkin,” kata Fahrizal, Senin (3/5/2021)

Saat ini, telah dibangun pos penyekatan di sejumlah kabupaten, seperti di Kabupaten Kapuas yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), kemudian di Kabupaten Barito Timur dan Lamandau.

Baca Juga :  Plt. Gubernur Kalteng Nilai Sukamara Bisa Jadi Contoh Penanganan Covid-19

“Nanti segera dipantau kesiapannya, mengingat ini sudah dekat tanggal 6. Kesiapan pos penyekatan untuk memantau aktivitas keluar masuk daerah akan dipastikan berjalalan optimal,” ucapnya.

Fitri menjelaskan, bahwa larangan penyekatan mudik sejauh ini hanya berlaku antar provinsi. Sedangkan bagi antar kabupaten tetap diperbolehkan.

“Sampai saat ini kita tidak melakukan pembatasan mudik antar kabupaten. Melainkan yang dibatas mudik antar provinsi,”papar Fitri.

Pada masa larangan mudik itu, seluruh pihak yang terlibat mampu melihat potensi-potensi pergerakan orang yang keluar ataupun masuk ke wilayah provinsi ini. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak ada yang melanggar ketentuan larangan mudik tersebut.

Baca Juga :  Gubernur Kalteng Salurkan Bantuan Sosial Bagi Pelajar

“Larangan mudik ini tujuannya untuk mengantisipasi peningkatan kasus, sehingga masyarakat diharapkan paham. Petugas yang nanti ditempatkan di pos, harus memastikan semua aktivitas keluar masuk terpantau,” tegasnya.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kalteng, Yulindra Dedy menyebutkan, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan aturan tentang ketentuan mudik lokal antardaerah di Kalteng, terutama berkaitan dengan beberapa wilayah di Kalteng yang usul untuk menjadi satu wilayah aglomerasi.

“Kementrian Perhubungan memberikan keleluasaan ada delapan daerah aglomerasi, tidak termasuk Kalteng. Hanya saja, ada usulan dari beberapa kabupaten kota untuk dijadikan satu wilayah aglomerasi yang diperbolehkan mudik,”ujarnya. (Ra)

Share :

Baca Juga

Pemprov Kalteng

Pemprov Kalteng Gelar Apel Halal Bihalal

Pemprov Kalteng

Pemprov Kalteng Peringati Hari Kesaktian Pancasila

Pemprov Kalteng

Seluruh Kabupaten/Kota Diminta Maksimal Tanggulangi Karhutla

Pemprov Kalteng

Plt Gubernur Kalteng Pelajari Teknologi Lolit Sapi Potong Pasuruan

Pemprov Kalteng

Wagub Kalteng Tegaskan Panen di Pandih Batu Pulpis Berhasil

Pemprov Kalteng

Gubernur Dorong Pemda se-Kalteng Buka Kantor BNN

Pemprov Kalteng

Gubernur Minta Pemko Palangka Raya Susun Peraturan Wali Kota

Kobar

Gubernur Kalteng Hadiri Pernikahan Jery – Natasha
error: Content is protected !!