PULANG PISAU, KaltengEkspres.com – Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) harus menjadi prioritas kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal itu dikatakan anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau, H Arif Rahman Hakim.
Hakim menyebutkan, usulan masyarakat dalam Musrenbang itu berarti masyarakat butuh. Sehingga, kebijakan pembangunan harus memperhatikan juga skala prioritas usulan masyarakat dalam Musrenbang.
“Masyarakat yang mengusulkan pembangunan juga diharapkan tidak sembarangan usul saja. Usulannya banyak tetapi tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara luas,” kata Hakim, Rabu, 5 Mei 2021.
Politikus PPP ini menambahkan, kepala daerah tentu juga memiliki program untuk mewujudkan visi misi. Namun, usulan-usulan masyarakat tentu jangan juga diabaikan.
“Memang semua bergantung pada anggaran. Tetapi, minimal ada realisasi. Jangan sampai sudah 10 kali Musrenbang diusulkan masyarakat tidak juga terealisasi,” ujar dia.
Harapan saya, lanjut Hakim, usulan yang sudah sangat sering disampaikan itu bisa direalisasikan. Sepanjang, usulan pembangunan itu memang benar-benar untuk kepentingan masyarakat secara luas.
“Tidak melanggar aturan, dananya ada dan bisa dilaksanakan. Tentu hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah,” ungkap Hakim. (dar)