MUARA TEWEH, KaltengEkspres.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara kembali menyoroti permasalahan di lingkup RSUD Muara Teweh. Hal dipermasalahkan masih seputar menu makanan dikeluhkan pasien dan insentif yang belum terbayarkan hingga kini.
“Kami di dewan sering mendapat keluhan dari nakes dan pegawai di rumah sakit terkait insentif yang belum dibayar hinga kini. Kami mau tau apa kendalanya. Padahal refocusing dana penangan Covid-19 sudah dianggarkan. Selain itu kami juga minta penjelasan terkait menu makanan yang sering pula dikeluhkan pasien,” kata Nety Herawaty, salah anggota DPRD Barito Utara mengutarakan saat RDP, Kamis (27/5/2021).
Dikatakan Netty, kalau di rumah sakit lain, menu makanan pasien biasa dan pasien Covid-19 berbeda. Tapi kalau di rumah sakit Muara Teweh, dilihat menunya sama. Dan sesuai penjelasan Dirut rumah sakit kemarin, semua itu dikelola oleh Perusahaan daerah (perusda).
Senada dengan dengannya Surianor, anggota dewan lain mengaku, sering pengaduan dari karyawan klining service di rumah sakit, jika insentif mereka belum dibayar. Begitu juga dengan menu makanan banyak dikeluhkan. Mohon penjelasan.
“Saya mengakui jika menu makanan di rumah sakit mestinya di tambah agar lebih baik dan bergizi. Saya alami sendiri di rumah sakit ketika di isolasi 14 hari di rumah sakit,” ujar Haji Abri, anggota dewan lain menuturkan.
Sementar Wardatun Nurjaamilah, mempertanyakan, kenapa sampai sekarang insentif nakes dan karyawan lain di rumah sakit belum terbayar. Malah dari pengaduan mereka ke kami (anggota dewan), insentif tiga bulan terakhir di tahun 2020 juga belum terbayar.
“Kabar terbarunya lagi, apa benar insentif yang tiga bulan terakhir di tahun 2020 itu mau dihilangkan. Mohon beri penjelasan ke kami,” kata Wardatun.
Kepala Dinas Kesehatan, Siswandoyo mengatakan, insentif nakes sudah dianggarkan. Ada dua, insentif nakes menangani Covid-19 sebanyak Rp 8,4 miliar dan insentif pendukung.
“Kami mohon maaf memang sampai saat ini besaran dana masih dalam angka, belum di eksekusi. jadi wajar saja mereka karyawan dan nakes di rumah sakit mengeluh. Tapi kalau gaji semua sudah menerima,” ujar Siswandoyo.
Siswandoyo juga mengaku, insentif perawat dan pekerja lain di puskesmas yang menangani vaksinasi pun, sampai kini belum terbayar. Ia memohon dukungan ke pihak dewan agar didukung, sehingga dana dari pusat bisa terkirim ke daerah, dan bisa membayar semua insentif, baik di rumah sakit dan juga di puskesmas.
“Semua masih menunggu semoga secepatnya bisa di DPA kan dan dieksekusi untuk pencairan anggarannya. Kendalanya refocusing kita belum selesai,” tegas Siswandoyo.
Sementara itu, Sekretaris managemen RSUD Muara Teweh, Prayitno menambahkan, terkait pelayanan dibanding dengna rumah sakit di Banjarmasin dengan kita jauh berbeda. Sistem mereka sudah tertata dengan baik. Managemennya bagus, dan kami melihat langsung.
“Itu masukan bagus bagi kami, DPRD membawa kami melihat rumah sakit-rumah sakit besar di Banjarmasin. Artinya dari pelayanannya, makanannya kemudian pelayanan penunjang lain. kami bersyukur,”ujarnya.
Untuk insentif jasa medik tahun 2020 diakuinya belum dibayar. Pihaknya fokus untuk jasa medik dan SKTM 2019, saat ini sedang berproses untuk penyelesaian. Untuk BPJS yang tahun 2020 dan 2021 belum dibayar.
“Kendala sama, semua masih angka saat ini belum bisa dicairkan. Rapat terakhir kami dengan Sekda, bahwa ada evaluasi dari dinas kesehatan Provinsi Kalteng,” tutup Yatno.
Yatno juga menjelaskan, untuk insentif tahun 2020, karena mengingat anggaran yang dibayarkan hanya 6 bulan. Sisa yang tiga bulan, juga kemungkinan tidak terbayarkan, karena tidak dianggarkan di tahun 2021 ini.(en)
