Home / Pemkab Murung Raya

Rabu, 21 April 2021 - 22:40 WIB

Sekda Mura Pimpin Rakor Perubahan RPJMD

Sekda Mura Hermon saat memimpin rakor, Selasa (21/4) kemarin malam

Sekda Mura Hermon saat memimpin rakor, Selasa (21/4) kemarin malam

PURUK CAHU, KaltengEkspres.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Murung Raya Hermon F Lion memimpin rapat penyampaian paparan hasil dari Rapat Koordinasi (Rakor) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya 2018-2023, Selasa (20/4/2021) malam.

Kegiatan ini turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Ferry Hardi, Asisten Administrasi Umum Budi Susetyo, Kepala Bappedalitbang Mura Pahala Budiawan, Kepala Bapeda Murung Raya Agus Sumady serta pejabat terkait lainnya,

Hermon mengatakan, perubahan RPJMD dilakukan diantaranya karena adanya terkait perubahan aturan, adanya kondisi karena Covid-19 yang saat ini mempengaruhi, dengan kondosi perencanaan normal, ketika terjadi recofusing anggaran, adanya penyesuaian-penyesuaian akibat recofusing yang terjadi 2 tahun anggaran berjalan Kabupaten Murung Raya tahun 2020 dan tahun 2021.

Karena itu, kedepannya harus ada penyesuaian strategi dan simpul kegiatan pada saat penyusunan RPJMD. Sedangkan dasar pertimbangan perubahan RPJMD Kabupaten Murung Raya salah satunya Keputusan Presiden RI nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coran Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana non alam.

“Kita ketahui bersama dampak dari pandemi dan perubahan kebijakan Nasional mengakibatkan berubahnya tujuan, sasaran dan program RPJMD secara umum di sejumlah daearah di Indonesia, termasuk Kabupaten Murung Raya,” ucapnya.

Baca Juga :  Bupati Mura Cek Kesiapan Tim dan Peralatan Karhutla

Sementara itu Kepala Bappedalitbang Mura Pahala Budiawan, mengatakan, rapat ini mengacu pada Permendagri 86/2017, pasal 342, 1. perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila; a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri 86/2017.

Baca Juga :  Kawasan Transmigrasi Mura Ditinggal Penghuni

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa subtansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Permendagri 86/2017; dan c. Terjadi perubahan mendasar. 2. Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah. Perubahan mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan Nasional. Serta Permendagri 86/2017, pasal 344 tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD berlaku mutatis dan mutandis terhadap penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD.

“Untuk memperkuat daya dukung, kenapa hal ini kita lakukan adalah dasar hukum yang melandasi perubahan RPJMD Kabupaten Murung Raya. Perubahan RPJMD bisa dilakukan pertama melihat hasil pengendalian dan evaluasi/ subtansi tidak sesuai serta terjadi perubahan mendasar,” ujarnya. (id)

Share :

Baca Juga

Pemkab Murung Raya

Wabup Lepas Keberangkatan 86 CJH Mura ke Tanah Suci

Lintas Kalimantan

Momen Hari Pahlawan, PLN Listriki 10 Desa Terpencil di Kalteng

Pemkab Murung Raya

Program Pembangunan Harus Efektif dan Efisien

Pemkab Murung Raya

Dinas Ketahanan Pangan Mura Gelar Festival Pangan Lokal

Barito

Ada Pasien Positif Covid-19, Mura dan Barut Masuk Zona Merah?

Pemkab Murung Raya

Pemkab Mura Gelar Senam Bersama Pegiat Literasi

Murung Raya

Camat Murung Ajak Generasi Muda Desa Tingkatkan Pendidikan

Pemkab Murung Raya

Pj Bupati Mura Pimpin Upacara HSN di Pondok Pesantren Nailul Authar