Home / Lintas Kalimantan

Senin, 12 April 2021 - 17:26 WIB

Haji Denny Bongkar Modus Politik Uang Ke Bawaslu RI

Jakarta,KaltengEkspres.com – Calon Gubernur Kalimantan Selatan, H. Denny Indrayana diterima Badan Pengawas Pemilu RI di Jakarta, Senin (12/4). Kedatangan Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut untuk menyampaikan sejumlah dugaan kecurangan dan maraknya politik uang dengan berbagai modus di daerah yang akan diselenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pilgub Kalimantan Selatan yang digelar pada 9 Juni 2021 nanti.

Denny Indrayana yang diterima oleh komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan jajarannya mengungkapkan bahwa kecurangan yang terjadi dalam beberpa waktu terakhir ini semakin membahayakan demokrasi. Yaitu dengan modus berupa pembagian bakul berisi sembako, yang akan bersalin rupa menjadi THR, parsel, dan zakat fitrah/zakat maal.

Selain itu, imbuh dia, juga modus memborong barang dagangan disertai pembagian uang kepada warga.

Baca Juga :  Kunjungan di Balangan, Cawagub H Difriadi Ziarah Makam Datu Kandang Haji 

“Kami juga menemukan fakta pelibatan aparat pemerintahan, dari level kepala dinas sampai level kepala desa dan Ketua RT-RW yang digaji Rp2,5 juta, kemudian Kepala Desa digaji sebesar Rp5 juta per bulan untuk menggalang suara pemilih. Dan ini sangat sistematis dan massif sekali,” urainya.

Denny juga menyebutkan bahwa ada modus berupa penempelan sticker bertanda khusus di rumah-rumah warga sebagai kamuflase pendataan pemilih yang ujungnya dipergunakan untuk data pembayaran politik uang.

“Jadi tiap rumah didata, dibayar Rp100 ribu untuk ditempeli striker, kemudian nanti akan ada lagi pembagian berikutnya yang besarnya sekitar Rp500 ribu saat menjelang pemilihan,” tegasnya.

Modus selanjutnya, kata dia lagi, adalah berupa sholat hajat dan ibadah lainnya yang diikuti dengan pembagian uang.

Baca Juga :  Warga Temukan Mayat Mengapung di Sungai Anjir

Pria kelahiran Kotabaru Kalsel ini menyayangkan sikap Bawaslu Kalsel yang seolah abai terhadap fakta-fakta yang menjadi rahasia umum di masyarakat dan tidak melakukan tindakan pencegahan maupun penindakan. Padahal praktik ini merugikan bagi demokrasi, terutama dirinya yang ingin mengedepankan politik jujur dan adil.

“Bawaslu selayaknya tidak pasif menunggu laporan, tetapi harus pro aktif melakukan temuan, misalnya dengan turun ke lapangan. Kami juga mengingatkan, sanksi politik uang ini selain pidana juga ada sanksi diskualifikasi sehingga praktik-praktik haram ini harus segera dihentikan” tutup mantan Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM ini. (yan/rif).

Share :

Baca Juga

Lintas Kalimantan

Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani Meninggal Dunia

Lintas Kalimantan

Srikandi Banua Tabalong dan Balangan Terbentuk dan Dilantik

Lintas Kalimantan

Asosiasi Sales Indonesia (ASI) Kalsel Dukung Haji Denny-Difri

Lintas Kalimantan

Relawan Haji Denny Indrayana Tala Bantu Korban Banjir

Lintas Kalimantan

Gerindra Tanggapi Imbauan Paslon Salurkan Zakat Melalui Bazis

Lintas Kalimantan

Haji Denny Berjanji Upayakan Perbaiki Harga Karet Petani

Lintas Kalimantan

Mantap! Antusias Masyarakat Untuk Jadi Relawan Pemenangan Haji Denny Terus Meningkat

Lintas Kalimantan

Resmi Diusung Gerindra dan Demokrat, Denny-Difriadi Tantang Petahana di Pilgub Kalsel
error: Content is protected !!