PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Rombongan anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), guna membahas terkait persoalan Surat Edaran (SE) Gubernur tentang ketentuan khusus perjalanan orang masuk wilayah Kalteng, Senin (26/4/2021).
Rombongan DPRD Kotim, disambut langsung oleh Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh.
Dalam pertemuan tersebut DPRD Kotim mengharapkan pemerintah memperhatikan para pelajar, khususnya anak pesantren yang sedang mengambil pendidikan di luar Kalteng. Pemerintah diharapkan memberi keringanan untuk tes PCR, sehingga para pelajar tersebut tidak diberatkan dengan biaya tambahan saat ingin kembali ke Kalteng.
“Saat ini aktivitas di pesantren sedang diliburkan, sehingga para santri yang berasal dari Kalteng terpaksa harus pulang dulu. Dengan adanya kewajiban tes PCR ini, diharapkan ada keringanan dari pemerintah, agar pelajar Kalteng tidak diberatkan saat ingin pulang,” katanya.
Dengan biaya antara Rp 900 ribu hingga Rp 1,2 juta per orang, biaya PCR tersebut tentunya menjadi beban bagi orang tua yang anaknya sedang mengambil pendidikan di pesantren yang berada di luar Kalteng. Sementara pada sekolah pesantren, tidak ada yang bertanggung jawab disaat aktivitas pesantren libur, untuk itu orang tua ingin anaknya pulang, namun disisi lain mahalnya tes PCR membuat diberatkan.
“Orang tua yang tidak mampu mengharapkan pemerintah memberi subsidi atau potongan harga PCR, khusus bagi para pelajar yang ingin pulang,” ucapnya.
Politikus Partai NasDem menegaskan, bahwa pada dasarnya, pihaknya sangat mendukung kebijakan pemerintah terkait kewajiban tes PCR sebagai syarat perjalanan masuk Kalteng. Hal tersebut tentunya sebagai salah satu upaya memastikan setiap orang yang masuk ke wilayah provinsi ini dalam keadaan sehat.
Hanya saja, pemerintah diharapkan tetap memberi perhatian serius kepada pelajar yang sedang mengambil pendidikan di luar Kalteng dan ingin pulang disaat libur.
“Kalau PCR, ya tetap harus diikuti karena itu tujuannya sangat bagus. Namun demikian, harganya jangan sampai terlalu mahal, harus ada subsidi bagi para pelajar. Jadi ini yang harus diperhatikan pemerintah,” pungkasnya. (Ra)
