Home / DPRD Barito Utara

Jumat, 5 Maret 2021 - 14:42 WIB

Tata Batas Barut dan Kutai Barat Kembali Dibahas 

Anggota DPRD Barut dan pihak eksekutif serta perwakilan dari anggota DPRD Kalteng saat rapat membahas tata batas, di Aula DPRD Barut, Kamis (4/3).

Anggota DPRD Barut dan pihak eksekutif serta perwakilan dari anggota DPRD Kalteng saat rapat membahas tata batas, di Aula DPRD Barut, Kamis (4/3).

MUARA TEWEH, KaltengEkspres.com – DPRD Barito Utara (Barut) bersama Pemkab Barut dan DPRD Kalteng menggelar rapat koordinasi  di Aula DPRD Barut, Kamis (4/3/2021).

Rapat ini membahas terkait tata batas wilayah Barito Utara, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kutai Barat (Kaltim) yang hingga kini belum ada kejelasan. Begitu juga dengan batas wilayah antar kabupaten, Barito Utara dan Murung Raya.

Sekda Barito Utara,Jainal Abidin,mengungkapkan, terkait tata batas Barut,Kutai Barat dan Murung Raya, sudah ada titik kordinatnya.

Hanya saja tata batas Kalteng Khususnya di Barito Utara yang berdekatan dengan Kabupaten Kutai Barat Kaltim masih belum jelas. Padahal, sudah sejak tiga tahun lebih munculnya terkait tata batas ini.

Menurut Jainal, masalah tata batas Barut dan Kutai Barat ini jika,tidak diselesaikan sekarang dikhawatirkan wilayah Barito Utara natinya akan kehilangan ribuan hektar lahan, akibat klaim dari provinsi tetangga, yaitu Kaltim dan bisa merugikan pihak Kalteng, terkhusus Barito Utara.

Baca Juga :  Dewan Terima RAB Pilkada Serentak 2024

“Sengketa perbatasan itu, ada di wilayah Desa Benangin, Kecamatan Teweh Timur. Sesuai SK Permenhut Nomor.529. Seharusnya wilayah-wilayah itu masuk ke dalam Kabupaten Barito Utara. Ada sebanyak tujuh belas ribuan hektar, dari 20 ribu hektar yang ditetapkan,”ungkapnya.

Diketahui belakangan ini, lanjut dia, tata batas milik Barut yang masuk Kutai Barat ada sekitar 3 ribu hektar. Namun belakangan terakhir, terkait tata batas ini ternyata malah dibalik, sekarang ini yang 17 ribu hektar masuk wilayah Kutai Barat dan 3 ribu hektar masuk ke Kabupaten Barito Utara. Hal ini tentu sangat merugikan pihak Barut.

Baca Juga :  Jaga dan Pelihara Hasil Pembangunan Daerah

Menanggapi ini, Ketua Komisi I DPRD Kalteng,Yohanes Freddy Ering yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan, penanganan terkait tata batas ini Pemprov Kalteng harus mengundang pihak-pihak berkompeten di daerahnya untuk duduk bersàma mencari sulosi, agar permasalahan bisa teratasi dengan baik dan cepat selesai dalam suatu mufakat.

Terhadap sengketa tata batas antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kaltim yang posisi berada di Kabupaten Barito Utara, kami selaku wakil rakyat Kalteng akan mendesak Pemerintah Pusat di Jakarta, untuk segera turun tangan, dalam mengatasi sengketa tata batas sampai tuntas.

Kegiatan Kunker DPRD Kalteng itu diterima oleh, Anggota DPRD Barito Utara,H.Beni Siswanto,S.sos,dihadiri Sekretaris Daerah Barito Utara,Ir.H.Jainal Abidin,M.AP.Kabag Pemerintahan,Kadis Dukcapil,Kabag Samsat Muara Teweh.Kepala Bank Kalteng. (en)

Share :

Baca Juga

DPRD Barito Utara

Dewan Apresiasi Pembangunan Jalan dan Jembatan di Dapil II

DPRD Barito Utara

DPRD Barut Terima Raperda Penyertaan Modal

DPRD Barito Utara

Dewan Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas

DPRD Barito Utara

Fraksi Pendukung Sepakati Raperda Kearsipan

DPRD Barito Utara

ASN Harus Netral di Pilkada Serentak 2024

Daerah

Dewan Bakal Tinjau Kerusakan Jalan Kandui-Montallat

DPRD Barito Utara

Pers Urat Nadi dalam Menyebar Informasi

DPRD Barito Utara

SKPD Diminta Rencanakan Program dengan Baik