Home / DPRD Kotim

Senin, 22 Februari 2021 - 19:05 WIB

Sengketa Lahan Jangan Dianggap Sepele

Anggota DPRD Kotim Ari Dewar.

Anggota DPRD Kotim Ari Dewar.

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Anggota DPRD Kotim dari Fraksi Gerindra, Ari Dewar, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim), lebih serius menangani permasalahan sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan.

Dirinya juga menekankan agar pemerintah jangan menanggap sepele masalah sengketa lahan yang dampaknya akan semakin besar jika tidak cepat diselesaikan.

“Permasalahan sengketa lahan selalu masyarakat yang dikalahkan dengan sejuta alasan dari oknum-oknum pemerintah, dan perusahaan yang kerap menjadi pemenang, hal ini yang tidak ingin kita dengar, bagaimanapun baik masyarakat maupun pihak korporasi harus bisa ditengahi agar permasalahannya tidak meluas” kata, Ari Dewar, Senin (22/2/2021).

Ia meminta pada pemerintah daerah untuk mengaudit izin-izin koperasi, dari izin prinsif lahan, Hak Guna Usaha (HGU) serta izin lainnya yang dimiliki oleh koperasi-koperasi yang ada di Kotim ini tanpa terkecuali.

Baca Juga :  Legislator Ini Sarankan DPRD Kotim Keluar dari Tim Gugus Tugas Covid-19

Karena menurut pengamatannya banyak lahan masyarakat yang digusur maupun dihilangkan tanam tumbuhnya, tetapi mereka tidak memiliki kartu plasma (anggota Koperasi).

“Saya sangat menyayangkan, dibailk permasalahan ini juga ada oknum pengurus koperasi tertentu yang memiliki puluhan, bahkan sampai ratusan kartu plasma,”ujarnya.

Ia sangat sangat prihatin ada koperasi yang bermitra dengan perusahaan, telah berani menggusur serta menghilangkan tanam tumbuh dilahan masyarakat, padahal tanah yang masyarakat tersebut memiliki sertifikat yang telah diberikan oleh negara haknya, namun tetap di gusur.

Baca Juga :  Kedepankan Fungsi Sosial Dalam Pelayanan Pasien

Diharapkan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam melindungi hak-hak masyarakat, harus bisa bersikap adil dalam mengambil kebijakan, jika memang tindakan yang telah merugikan masyarakat tersebut memang salah, maka sudah seharusnya pemerintah mengambil langkah tegas.

“Seolah-olah, tidak ada pemerintah yang berhak mengatur diatas Bumi Habaring Hurung ini, oleh sebab itu, fraksi gerindra meminta ketegasan pemerintah, agar dengan kewenangannya melindungi hak-hak masyarakat yang dirampas selama ini,”tandasnya (By)

Disclaimer: Artikel ini di produksi oleh kaltengekspres.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggungjawab kaltengekspres.com.

Share :

Baca Juga

DPRD Kotim

Dewan Usir Penasihat Hukum PT KMA Saat RDP

DPRD Kotim

Dewan Sorot PJU yang Tidak Berfungsi

DPRD Kotim

Dewan Mulai Bahas Raperda Penanggulangan Bencana

DPRD Kotim

Komisi II Dorong Pemkab Kotim Serius Rehabilitasi Hutan Eks Terbakar

DPRD Kotim

Dewan Dukung Masyarakat Desak PT HEJ Bongkar Tembok Menutup Jalan

DPRD Kotim

Usai Digunakan, Sampah Medis Covid-19 Harus Dimusnahkan

DPRD Kotim

Jangan Ada Pungli Saat P2DB

DPRD Kotim

Masyarakat Dua Desa di Kecamatan Kota Besi Usulkan Pasokan Listrik PLN