Home / DPRD Kotim

Kamis, 18 Februari 2021 - 20:45 WIB

Hak Tanah Adat Harus Dihargai

Anggota DPRD Kotim, Juliansyah.

Anggota DPRD Kotim, Juliansyah.

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Hubungan antara masyarakat daerah dan tanah adat tidak bisa terpisahkan, sehingga bagi pihak perusahaan yang berinvestasi di Kotim, seperti perkebunan besar sawit (PBS) maupun perusahaan yang bergerak disektor lainnya, diminta agar Hak Tanah Adat tersebut benar-benar perhatikan dan dihargai.

“Saya meminta Pemerintah Kabupaten ini dan juga pihak perkebunan untuk menghargai Hak Tanah Adat. Jangan sampai warisan yang turun temurun masyarakat ini diusik,”kata Anggota DPRD Kotim, Juliansyah, Kamis (18/2/2021).

Politisi Partai Gerindra tersebut juga mengungkapkan, permasalahan lainnya yang kerap menjadi sorotannya yakni tentang keagreriaan dan pertanahan, yang banyak belum terselesaikan bahkan sampai saat ini belum ada titik temunya.

Baca Juga :  Minimalkan Pembangunan Bersifat Iconic

“Kalau tanah yang dikelola masyarakat secara turun temurun sudah tergolong tanah adat, sehingga harus dihargai Pemerintah jangan sampai diabaikan, karena itu merupakan Hak Masyarakat,”tegasnya.

Ia mengakui, banyak tanah dimiliki masyarakat yang memang legalitas dan sudah bersertifikat maupun  sejenisnya namun sangat sulit ditemukan.

Permasalahan ini yang kerap menimbulkan sengketa, dalam hal ini sudah selayaknya pemerintah memperhatikan, agar masyarakat yang memang memiliki haknya tidak merasa dirampas hanya lantaran kepentingan pihak-pihak tertentu.

Baca Juga :  Bapemperda Revisi Peraturan DPRD Kotim Nomor 1 Tahun 2019

“Sudah banyak fakta yang merugikan masyarakat, jika tanah mereka memang warisan turun temurun, maka memang pantas hak mereka diperhatikan,” paparnya.

Jujiansyah berharap, jangan sampai di Kotim ada kesan perampasan yang merugikan hak masyarakat, terlebih hanya untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu seperti kepentingan perusahaan besar, setidaknya selaku pemerintah mampu menjadi penengah dengan mengedepankan kepentingan rakyat.

“Dengan menjadi penengah yang adil tentunya permasalahan konflik masalah agreria yang kini masih menjadi permasalahan klasik di masyarakat, bisa diselesaikan dengan cara yang bijak,” tandasnya. (By)

Share :

Baca Juga

DPRD Kotim

Raperda Penetapan Desa Tuntas Dibahas

DPRD Kotim

Pemkab Diminta Tak Keluarkan Rekom HGU PBS Nakal 

DPRD Kotim

Penyaluran Gas Elpiji Perlu Diawasi

DPRD Kotim

Dewan Dorong Pemda Perkuat Kolaborasi dengan Swasta

DPRD Kotim

Dewan Dorong SOPD Mulai Lakukan Lelang Proyek

DPRD Kotim

Dewan Terima LKPj Bupati Kotim 2021

DPRD Kotim

Polisi Diminta Tindak Tegas Galian C Ilegal

DPRD Kotim

Keberadaan THM Kotim Perlu Diawasi