Home / Lintas Kalimantan

Minggu, 13 Desember 2020 - 13:13 WIB

Tim Hukum Denny-Difri Ancam Pidanakan Jika Salinan C-1 Tidak Diserahkan ke Saksi

BANJARBARU,KaltengEkspres.com –Ketua Tim Pemenangan Calon Gubernur Kalimantan Selatan Petahana, Sahbirin Noor-Muhidin, Rifqinizamy Karsayudha baru-baru ini merilis sebuah video sebagai respon atas dinamika rekapitulasi Hasil Pilgub Kalsel. Salah satu hal yang ditekankan oleh Rifqi adalah adanya upaya dari tim pemenangan pasangan calon lain yang meminta formulir Salinan C-1 atau C-Salinan Hasil “di tengah jalan” dengan tanpa hak.

Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari Tim Hukum Paslon Prof Denny Indrayana-Drs. Difriadi (H2D), Zamrony S.H., M.Kn., CRA. Menurut Zamrony, pernyataan Anggota DPR RI Fraksi PDIP tersebut adalah hal yang keliru dan menyesatkan.

“Salah satu prinsip universal dalam kontestasi pemilu adalah transparansi. Pada dasarnya formulir C-1/C adalah hak dari setiap peserta Pilkada, termasuk para saksi yang mendapatkan surat mandat. C-1 adalah dokumen publik dan bukan rahasia negara sehingga seharusnya mudah diakses. Upaya menghalang-halangi saksi untuk mendapatkan formulir C-1 justru adalah hal yang mencederai etika berdemokrasi,” ungkap Zamrony, di Banjarbaru, Minggu, (13/12/2020).

Baca Juga :  Pelapor Beberkan Kronologis Pelanggaran Pidana Pemilu

Selain bersandar pada prinsip universal pemilu, hal tersebut juga dimungkinkan dalam Pasal 55 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang menyatakan dalam hal saksi tidak hadir, maka formulir C-1 tetap dapat diperoleh melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Bahkan, advokat dan kurator kepailitan ini mengingatkan ancaman pidana penjara 5 tahun dalam Pasal 193 ayat (5) UU Pilkada bagi KPPS yang tidak menyerahkan Salinan C-1 melalui PPS kepada saksi.

Baca Juga :  Haji Denny Silaturahmi Dengan Warga Komplek Citra Bangun Persada Liang Anggang

Zamrony mendorong Bawaslu agar lebih proaktif mendeteksi pelanggaran-pelanggaran, mengingat Tim Hukum H2D menerima banyak laporan dari saksi di lapangan yang tidak diberikan Salinan C-1 di TPS dengan berbagai alasan.

“Tim Hukum H2D juga merasa perlu merespon pernyataan tim pemenangan Paslon Nomor 1 yang mengkhawatirkan adanya kecurangan. Justru sebaliknya, menurut kami potensi terbesar adanya kecurangan justru cenderung hadir dari pihak-pihak yang sedang memegang tampuk kekuasaan,” tutup Zamrony. (yan/rif).

Share :

Baca Juga

Lintas Kalimantan

Rindu Gubernur Baru, Relawan Haji Denny Tapin Gelar Konsolidasi

Lintas Kalimantan

Haji Denny Silaturahmi ke Ponpes Darussalam Martapura

Lintas Kalimantan

PWNU Kalsel Pastikan 100 Persen Netral

Featured

KPU Kalteng Targetkan 79 Persen Partisipasi Pemilih

Lintas Kalimantan

Denny Indrayana Daftar Gugatan ke MK

Lintas Kalimantan

Haji Denny Silaturahmi Ke Pimpinan Muhammadiyah Kalsel

Lintas Kalimantan

Berkat Usaha dan Donasi 5000, MK Menangkan H2D dan Adakan PSU

Lintas Kalimantan

Ingin Gubernur Baru, Relawan Batola Terus Sosialisasi Haji Denny-Haji Difri
error: Content is protected !!