Home / Nasional

Kamis, 23 Juli 2020 - 20:26 WIB

Perpres Komite Penanganan Covid-19 Jangan Hanya Jadi Pepesan Kosong

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta.

JAKARTA, KaltengEkspres.com- Kebijakan Presiden RI Joko Widodo membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  kemudian membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020, berlaku mulai 20 Juli 2020, ditanggapi oleh Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta.

Sukamta menyebut langkah perubahan ini tidak efektif, jika Presiden tidak memperbaiki persoalan substansi dalam penanganan Covid-19 beserta dampaknya.

“Saya berharap ini jangan hanya sekedar ganti nama, karena Pemerintah sekarang kayaknya baru suka ganti-ganti istilah. Lontarkan istilah New Normal kemudian diralat jadi adaptasi kebiasaan baru. Istilah PDP, ODP, OTG diganti dengan suspek, kontak erat dan konfirmasi Covid,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kaltengekspres.com, Kamis (22/07/2020).

Baca Juga :  Arus Balik Diprediksi Tanggal 25 April 2023

“Sekarang giliran Gugus Tugas diganti istilah jadi Satuan Tugas. Jika hanya ganti nama tanpa ada subtansi yang diperbaiki, maka ini akan sia-sia dan hanya jadi pepesan kosong,” sambungnya.

Sukamta memaparkan, pada bulan Mei dirinya pernah sebutkan ada 5 persoalan mendasar dalam penanganan Covid-19 di Indonesia sebagai kritik atas wacana pelonggaran PSBB. Pertama tidak adanya grand desain, Kedua, persoalan koordinasi pemerintah, Ketiga, kurangnya kapasitas uji spesimen.

Baca Juga :  Tim Gabungan Tangkap Penjual Kulit Harimau

“Keempat, kesenjangan sarana prasarana (sarpras) kesehatan di setiap daerah dan SDM tenaga kesehatan, kelima pelaksanaan PSBB yang tidak optimal dan kedisiplinan masyarakat yang masih rendah. Hingga detik ini kelima persoalan mendasar tersebut masih saja berlangsung,” tuturnya.

Lebih lanjut anggota DPR RI asal Yogyakarta menyebutkan jika ada hal baru dalam Perpres ini adalah adanya tim pemulihan ekonomi. Namun demikian Sukamta memandang Perpres ini masih setengah hati dalam soal pemulihan ekonomi nasional karena tidak adanya upaya untuk membentuk tim pemulihan ekonomi di tingkat daerah. (tu)

Share :

Baca Juga

Nasional

Mahasiswa Demo Tuntut KUHP Baru Dicabut

Hukum Kriminal

Pria Tanpa Identitas Tewas Disambar Kereta Api

Metro Palangka Raya

ITPLN Buka Program Beasiswa Nasional Bagi Lulusan SMA 

Nasional

Densus 88 Tangkap Belasan Anggota JAD di Jakarta dan Jawa Barat

Nasional

Komplotan Keluarga Curanmor Dibekuk Polisi

Nasional

Harga Beras Dipastikan Normal Saat Ramadan

Nasional

Tim Gabungan Evakuasi Dua Jasad Tertimbun Tanah

Nasional

Pria Gangguan Jiwa Nekat Terjun dari Lantai 3