Home / Pemkab Katingan

Kamis, 11 Juni 2020 - 16:15 WIB

Program PTSL-PM Masih Tak Jelas

Kabid Penetapan Hak, Kantor ATR/BPN Katingan, Budi. Foto : MI

Kabid Penetapan Hak, Kantor ATR/BPN Katingan, Budi. Foto : MI

KASONGAN, KaltengEkspres.com – Program pemerintah pusat bekerjasama dengan Bank Dunia, melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yakni program pendaftaran tanah syarat lengkap partisipasi masyarakat (PTSL-PM) hingga kini tak jelas juntrungnya.

Pasalnya, sejumlah masyarakat di Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir telah melaksanakan program kegiatan PTSL-PM, dimana telah melakukan pendataan pengukuran serta pemetaan tanah masyarakat bersama pihak ketiga melakukan pengukuran tanah masyarakat yang diusulkan atau didaftarkan melalui kelurahan, namun hingga saat ini belum dikeluarkan sertifikat hak milik (SHM) oleh Kantor ATR/BPN Katingan hingga kini belum ada kejelasan.

Kepala bidang penetapan hak kantor ATR/BPN Kabupaten Katingan, Budi mejelaskan, bahwa  proses  program PTSL-PM di Katingan dengan target sekitar 10 ribu bidang tanah dengan 4 ribu bidang sertifikat hak milik (SHM).

Baca Juga :  Wabup Lepas Keberangkatan Relawan Katingan ke Kalsel 

“Karena pademi Covid-19, target dikurangi menjadi 1.000 bidang, untuk partisipasi masyarakat,” kata Budi kepada KaltengEkspres.com di Kasongan, Kamis (11/6/2020).

Kemudian, 1.500 bidang untuk ASN dalam arti yang melakukan pekerjaan itu pihak ATR/BPN, sedangkan yang PM itu pihak ketiga atau partisipasi masyarakat. Sedangkan target tahun 2019 di 3 desa sudah diproses sekitar 550 bidang tanah.

“Untuk tahun 2020 ini belum ada target atau anggarannya karena dipotong lebih 50 persen untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.

Dijelaskannya, program PTSL-PM hanya sifatnya untuk pengukuran saja, sedangkan untuk SHM atau sertifikatnya masuk pada tahun 2020 ini, karena Covid-19 dari 4 ribu hanya 1 ribu saja.

“Karena Kasongan Lama dan Baru sudah dua kali ikut PTSL tahun 2018 dan 2019, maka yang 1.000 itu dipindahkan ke desa-desa lainnya,” ucap Budi.

Baca Juga :  Empat Orang Binaan LPTQ Katingan Wakili Kalteng Ditingkat Nasional 

Pada program PTSL-PM yang sudah diukur bidang tanahnya, bisa saja mengajukan permohonan perorangan atau kelompok untuk penerbitan SHM/sertifikat dengan biaya ditangung sendiri.

“Proses PTSL-PM hanya sesuai pengukuran bidang tanah, sedangkan untuk SHM mengikuti anggaran pemerintah berjalan tahun 2020 yang dipotong Covid-19,” tuturnya.

Diakuinya, memang dana untuk pengukuran program PTSL-PM dari bantuan bank dunia, dan menggunakan pihak ketiga, sementara dana untuk penerbitan SHM-nya dari kementrian ATR/BPN dipotong guna penanganan Covid-19.

“Ada dua opsi kalau ingin cepat didaftarkan hasil ukur kemarin, biaya pengukuran tidak dipungut, hanya biaya penerbitan sertifikat saja, atau menunggu anggaran tahun berikutnya. Apabila ada anggaran maka akan dialokasikan untuk penerbitan SHM program PTSL-PM itu,” ujarnya. (MI)

Share :

Baca Juga

Pemkab Katingan

Wakil Bupati Buka Musker MUI Se-Kabupaten Katingan

Pemkab Katingan

Sekda Janji Tak Campuri Tugas dengan Politik

Katingan

Pasien Positif Corona di Katingan Bertambah Menjadi 4 Orang

Pemkab Katingan

Bupati Katingan Imbau Masyarakat Lapor Pajak

Pemkab Katingan

Besok, Warga Dahian Tunggal Diambil Sampel Swab 

Pemkab Katingan

Wakil Bupati Tutup Seleksi Lasqi Katingan

Pemkab Katingan

Pemkab Katingan Larang Penjualan Gas Elpiji Melambung Tinggi

Pemkab Katingan

Penetapan Libur Sekolah Menunggu Arahan Kemendiknas