Home / DPRD Barito Selatan

Kamis, 4 Juni 2020 - 19:38 WIB

Komisi I DPRD Barsel Laksanakan RDP Dengan DPMPTSP

Buntok,KaltengEkspres.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP)  setempat, untuk mempertanyakan beberapa  perizinan yang telah menjadi sumber pajak pendapatan asli daerah (PAD) seperti  izin mendirikan bangunan (IMB) sarang burung walet dan perizinan lainnya, Kamis, (04/06/2020).

“Masa setelah kita lakukan RDP dengan DPMPTSP terungkap hanya 5 sarang burung saja di Barsel yang memiliki izin IMB, sedangkan kita ketahui di Barsel saat ini di barsel berdiri ribuan sarang walet,” kata H Raden Sudarto kepada Kalteng Ekspres.com seusai RDP.

Ia mengharapkan, kedepannya pihak DPMPTSP untuk lebih pro aktif dan menertibkan IMB sarang burung walet yang ada didaerah itu, terutama yang bangunannya dari beton dan sudah panen.

Baca Juga :  Dewan Apresiasi Operasi Patuh Telabang 2021

“Seandainya bangunan tersebut belum menghasilkan, apalagi terbuat dari kayu mungkin masih bisa kita toleransi,” ujar pria yang akrab disapa H Alex itu.

Dikatakan politisi PDIP itu, untuk perda sarang burung walet, sudah lama ada, sehingga dirinya mengharapkan agar DPMPTSP bisa mempedomani dengan perda yang ada, karena itu merupakan tugas mereka menjalankan perda tersebut.

“Untuk apa perda dibuat, tapi tidak dilaksanakan, tentunya percuma atau mubajir,” katanya.

Masih dikatakan H Alex, dalam kesimpulan RDP pihaknya dengan DPMPTSP siang itu diantaranya, agar pihak DPMPTSP lebih meningkatkan sosialisasi masalah IMB maupun perizinan lainnya.

Pihaknya juga akan meninjau izin -izin yang kewenangannya provinsi, sehingga bila ada pendapatannya bisa di dapat oleh kabupaten, maka kita minta agar bagi hasil.

Baca Juga :  DPRD Barsel Ingatkan Rumah Sakit Siaga Hadapi Varian Omicron

“Tidak mungkin provinsi memungut hasil di daerah kita, tapi kita tidak mendapatkan apa – apa, makanya hal tersebut harus dikejar oleh dinas ,” katanya.

Terkait CPO, itu ada perbubnya, namun pihaknya sangat menyesalkan dinas  tidak menjalankannya, minimal pengunaan jalan ada waktu – waktunya, tidak asal lewat, seperti siang saat jam kerja tidak diperbolehkan.

“Terkait hasil RDP ini, kita akan mengambil langkah langkah selanjutnya, seperti akan melakukan RDP denga dinas terkait lainya seperti Dina perhubungan dan dinas lainya denagan menyampaikan izin kepada pimpinan agar bisa melakukan RDP tersebut,” tandasnya. (rif).

Share :

Baca Juga

DPRD Barito Selatan

Mantap! DPC PDIP Barsel, Sambangi dan Beri Bantuan Petugas Posko Pantau

DPRD Barito Selatan

Dewan Barsel Minta Pemuda Jadi Pelopor Prokes

DPRD Barito Selatan

DPRD Barsel Minta Program BPJS Kesehatan Didata Ulang

DPRD Barito Selatan

DPRD Barsel Minta Utang RSUD di Audit BPK RI

DPRD Barito Selatan

DPRD Barsel Minta Pekerja Harian Diberi Bantuan

DPRD Barito Selatan

Cegah Corona Dewan Barsel Minta Pemkab Sediakan Tempat Cuci Tangan

DPRD Barito Selatan

Bulan Ini, DPRD Barsel Fokus Pembahasan APBD 2022

DPRD Barito Selatan

Proses Penjaringan Perangkat Desa di Desa Bundar Diduga Melawan Perda