Home / DPRD Provinsi Kalteng

Selasa, 9 Juni 2020 - 13:22 WIB

Dewan Soroti Amburadulnya Penyaluran Bansos

Anggota Komisi II DPRD Kalteng Fajar Hariady

Anggota Komisi II DPRD Kalteng Fajar Hariady

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Banyaknya persoalan di lapangan terkait penyaluran bantuan sosial, baik dari pusat dan provinsi menjadi sorotan Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Pasalnya selama ini, penyaluran bansos banyak yang tidak sesuai.

Anggota Komisi II DPRD Kalteng Fajar Hariady mengatakan, berdasarkan hasil reses anggota di masing-masing daerah pemilihan (Dapil) DPRD Kalteng, persoalan yang dihadapi dalam penyaluran bansos hampir sama. Baik dari data tidak sesuai, penerima tidak tepat, dan penyaluran yang bermasalah.

“Untuk bantuan sosial dari pusat, baik itu PKH, BPNT, maupun BST persoalan yang ditemukan di lapangan umumnya persoalan data penerima. Kementerian Sosial (Kemensos) masih menggunakan data lama, itu sesuai dengan hasil temuan reses kami di lapangan,” kata Fajar Hariady, Selasa (9/6/20)

Baca Juga :  Mantir Adat Perlu Diberikan Pembinaan

Wakil Rakyat dari Dapil II yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini juga mengatakan, pemerintah desa mengusulkan agar pemerintah pusat harusnya memperbaiki data penerima. Bahkan dalam melakukan perbaikan data, agar dapat melibatkan pemerintah desa, sehingga data penerima dapat lebih akurat.

“Banyak pemerintah desa yang mengusulkan dan pemutahiran data PKM dilakukan dengan teliti. Pemerintah desa meminta dalam pendataan program pusat, baik oleh Dinsos maupun pendamping program pusat harus melibatkan pihak desa,” tegasnya.

Baca Juga :  Investor Harus Berkontribusi Terhadap Daerah

Sementara terkait bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Kalteng, juga ditemukan banyaknya persoalan. Baik dari tumpang tindih data penerima dan mekanisme penyaluran yang tidak sesuai.

“Untuk bantuan provinsi, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ikut menjadi pihak yang mendata. Itu kan ada 10 OPD yang ikut mendata. Tetapi dalam pelaksanaannya, antar OPD itu kurang koordinasi, sehingga banyak data penerima yang tidak tepat sasaran,” ucapnya. (Ra)

Share :

Baca Juga

DPRD Provinsi Kalteng

Dewan Usul Perpanjangan Pos Penyekatan

DPRD Provinsi Kalteng

BPTU-HPT Pelaihari Siap Salurkan Bibit Unggul ke Kalteng

DPRD Provinsi Kalteng

Dewan Jadwalkan RDP dengan Dishut Sikapi Persoalan PT NAP

DPRD Provinsi Kalteng

Daerah Perlu Perbanyak Tenaga Penyuluh Pertanian

DPRD Provinsi Kalteng

Guru Mengaji, Pendeta, Gembala dan Guru Keagamaan Harus Masuk Daftar Penerima Bansos

DPRD Provinsi Kalteng

Pelaku Usaha Rumahan Perlu Diberikan Pembinaan

DPRD Provinsi Kalteng

DPRD Kalteng Kerahkan Tim Penyemprotan Disinfektan

DPRD Provinsi Kalteng

Dewan Gali Potensi Wisata dan Peternakan di Sukamara
error: Content is protected !!