Dewan Soroti Amburadulnya Penyaluran Bansos

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Banyaknya persoalan di lapangan terkait penyaluran bantuan sosial, baik dari pusat dan provinsi menjadi sorotan Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Pasalnya selama ini, penyaluran bansos banyak yang tidak sesuai.

Anggota Komisi II DPRD Kalteng Fajar Hariady mengatakan, berdasarkan hasil reses anggota di masing-masing daerah pemilihan (Dapil) DPRD Kalteng, persoalan yang dihadapi dalam penyaluran bansos hampir sama. Baik dari data tidak sesuai, penerima tidak tepat, dan penyaluran yang bermasalah.

“Untuk bantuan sosial dari pusat, baik itu PKH, BPNT, maupun BST persoalan yang ditemukan di lapangan umumnya persoalan data penerima. Kementerian Sosial (Kemensos) masih menggunakan data lama, itu sesuai dengan hasil temuan reses kami di lapangan,” kata Fajar Hariady, Selasa (9/6/20)

Wakil Rakyat dari Dapil II yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini juga mengatakan, pemerintah desa mengusulkan agar pemerintah pusat harusnya memperbaiki data penerima. Bahkan dalam melakukan perbaikan data, agar dapat melibatkan pemerintah desa, sehingga data penerima dapat lebih akurat.

“Banyak pemerintah desa yang mengusulkan dan pemutahiran data PKM dilakukan dengan teliti. Pemerintah desa meminta dalam pendataan program pusat, baik oleh Dinsos maupun pendamping program pusat harus melibatkan pihak desa,” tegasnya.

Sementara terkait bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Kalteng, juga ditemukan banyaknya persoalan. Baik dari tumpang tindih data penerima dan mekanisme penyaluran yang tidak sesuai.

“Untuk bantuan provinsi, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ikut menjadi pihak yang mendata. Itu kan ada 10 OPD yang ikut mendata. Tetapi dalam pelaksanaannya, antar OPD itu kurang koordinasi, sehingga banyak data penerima yang tidak tepat sasaran,” ucapnya. (Ra)