Home / DPRD Kotim

Sabtu, 30 Mei 2020 - 15:14 WIB

Fraksi PKB Minta Pemkab Perhatikan Nasib Pesantren Kotim

Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim M Abadi.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim M Abadi.

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) M. Abadi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim agar memberikan perhatian terhadap pesantren yang ada di Kabupaten Kotim.

Terutama saat menerapkan skema new normal. Hal ini agar para santri kembali bisa mondok dan belajar dengan memperhatikan protokol kesehatan.

“Langkah tersebut bisa berupa menyiapkan sarana dan prasana pesantren agar sesuai dengan protokol kesehatan, menyiapkan test massal, menyiapkan ketahanan ekonomi pesantren,”kata Abadi.

Anggota Dewan Dapil 5 itu juga mendesak agar pemerintah tidak ragu-mengalokasikan anggaran khusus untuk menunjang pembukaan kembali pesantren.

“Sampai saat ini vaksin Corona belum di temukan maka pilihannya pesantren pun harus mau berdampingan dengan wabah tersebut namun dengan memperhatikan protokol kesehatan,”ujarnya.

Baca Juga :  Tak Penuhi Syarat, Ketua DPRD Kotim Tidak Disuntik Vaksin 

Ada banyak pondok pesantren di Kabupaten Kotawaringin Timur dan ribuan santri yang mondok dan berharap agar kegiatan belajar mengajar bisa segera dimulai seperti biasa.

“Hal ini harus disikapi dengan baik karena menghidupi pesantren juga menyelamatkan ekonomi masyarakat,” ucapnya.

Senada disampaikan, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kotim Bima Santoso. Menurut dia, kondisi saat ini harus segera diantisipasi oleh Pemkab Kotim, karena jika konsep new normal diterapkan maka Pemkab Kotim harus mengalokasikan anggaran sebagai bentuk bantuan nyata.

“Karena pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya dengan segala potensinya akan menjadi problem besar jika new normal diterapkan tapi kondisi kita tidak siap,” ucap Bima.

Baca Juga :  Dewan Minta Kepolisian Usut Kematian Security PT SMP

Ia mengakui bahwa kondisi sarana dan prasana pesantren saat ini sebagian besar belum memenuhi standar kesehatan, terlebih dalam pelaksanaan protokol kesehatan serta konsep new normal.

Seperti kekurangan pada Pusat Kesehatan Pesantren beserta tenaga dan alat medianya, sarana MCK yang belum standar, ketiadaan wastafel portable maupun penyemprotan desinfektan, APD, alat rapid test, hand sanitizer dan masker.

“Tentu kami meminta kepada Pemkab Kotawaringin Timur agar bisa memberikan perhatian lebih untuk pelaksanaan proses belajar mengajar di pondok pesantren dalam masa new normal nanti,” tandasnya. (Ry)

Share :

Baca Juga

DPRD Kotim

Dewan Sayangkan Pelayaran DLU Stop Beroperasi

DPRD Kotim

Dewan Kritik Penerbitan HGU di Lahan Transmigrasi

DPRD Kotim

Konflik Masyarakat dan Perusahaan Harus Diselesaikan

DPRD Kotim

Ketua DPRD Kotim Prihatin Kenakalan Remaja

DPRD Kotim

Perbaikan Ring Road Selatan Sampit Dianggarkan Rp. 10 Miliar

DPRD Kotim

Dewan Apresiasi Kepedulian PBS Kotim Bantu Warga Sembako

DPRD Kotim

Hasil Kesepakatan RDP Tak Digubris, Dewan Meradang

DPRD Kotim

Dewan Minta Laporan LHP BPK Segera Disampaikan
error: Content is protected !!