Buntok,Kalteng ekspres.com – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Selatan, H. Zainal Khairuddin, meminta kepada semua pemerintah Desa (Pemdes) di daerah itu untuk mengumumkan secara terbuka, semua data para penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sumber pembiayaannya dari Dana Desa (DD).
“Hal itu penting dilakukan oleh seluruh kepala desa, guna memberikan informasi secara transparan tentang pergeseran dana desa untuk pandemi Covid-19, antara lain pembuatan posko di desa, tempat karantina dan lainnya termasuk BLT,” kata H Zainal kepada Kalteng Ekspres.com Senin (11/5/2020).
Ia membeberkan, transparansi data penerima bantuan BLT wajib disampaikan/diberitahukan kepada instansi terkait, termasuk kepada masyarakat desa setempat, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan kekisruhan di tengah masyarakat.
“Bila pemerintahan Desa dalam pengelolaan dana desa (DD) ataupun Alokasi Dana Desa (ADD) selalu terbuka, maka warga tidak mencurigai yang negatif,” katanya.
Dijelaskan Politisi PPP ini, dalam hal penyaluran bantuan untuk warga, baik bantuan yang bersumber dari pusat, provinsi, kabupaten maupun desa, diharapkan pemdes harus benar-benar proaktif dan lebih teliti.
“Tidak terkecuali pendataan, sampai dengan penyaluran kepada warga yang terdampak Covid-19 dan korban banjir, agar benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Khusus untuk penanganan penyebaran Sars Cov 2 itu, pemerintahan desa harusnya membuat posko dan tempat karantina untuk penanganan di desanya masing-masing.
“Hal ini bertujuan agar setiap orang yang datang dari luar daerah dan masuk kewilayah desa, bisa diperiksa kesehatannya, karena kemungkinan banyak warga perantau yang dulunya bekerja di luar daerah memilih untuk pulang kampung, karena di liburkan maupun diberhentikan (PHK) oleh perusahaan tempatnya bekerja.
“Kita khawatir ada warga perantau yang bekerja diperusahaan-perusahaan swasta terkena PHK atau mudik menjelang lebaran ada yang terpapar positif Corona, yang bisa menularkan virus kewarga lainnya” tandasnya. (rif).
