SAMPIT, KaltengEkspres.com – Polemik antara legislatif dan eksekutif terkait pembahasan anggaran penanganan Covid-19, kian memanas. Setelah pihak eksekutif tak bersedia hadir pada rapat pembahasan anggaran rasionalisasi percepatan penanganan Covid-19 di Kantor DPRD Kotim, Senin (4/5/2020).
Rencananya, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim bakal memanggil paksa pihak eksekutif agar bersedia menghadiri rapat pembahasan yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Hal ini disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kotim Rudianur,seusai menggelar rapat intern di DPRD Kotim.
Menurut Rudianur, dalam rapat interen dengan seluruh fraksi yang hadir, pihaknya sepakat membatal rapat yang seharunya dilaksanakan Senin (4/5). Pembatalan ini diputuskan karena pihak eksekutif tak bersedia hadir, lantaran beralasan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meminta waktu selama dua hari untuk menyelesaikan Rasionalisasi Keuangan Daerah.
“Pihak TAPD meminta kembali waktu dua hari untuk menyelesaikan Rasionalisasi Keuangan Daerah. Jadi kami, semua fraksi sepakat akan menjadwalkan ulang kembali rapat Pembahasan Rasionalisasi Anggaran untuk penanganan Covid-19 ini. Insya Allah akan digelar dalam waktu dekat, sesuai permintaan pihak TAPD,” ungkap Rudianur kepada awak media, seusai rapat intern.
Untuk itu, tambah Rudianur, pihaknya sementara ini menunggu selama dua hari. Jika nantinya pihak eksekutif tidak dapat hadir lagi, maka pihaknya terpaksa memanggil secara paksa, biar opini yang berkembang di masyarakat tidak lagi simpang siur.
“Seakan-akan pihak legislatif dan eksekutif tidak saling bersinergi terkait dalam pembahasan anggaran ini,”ujarnya. (RY)