Home / DPRD Kotim

Jumat, 29 Mei 2020 - 19:42 WIB

Dewan Sebut Masyarakat Kotim Saat Ini Butuh Sembako, Bukan Sekedar Rapid Test

Anggota DPRD Kotim Riskon Fabiansyah.

Anggota DPRD Kotim Riskon Fabiansyah.

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Koawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah, menyebut bahwa masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19 di Kotim saat ini sangat membutuhkan jaring pengamanan sosial berupa bantuan sembako, karena hingga kini belum terealisasi.

Pasalnya, belum lama ini Pemkab Kotim melalui tim gugus tugas mengadakan Rapid Test terhadap pedagang, dimana biaya yang yang dikeluarkan bagi perorang yang bersumber dari anggaran daerah sebesar Rp. 400- 500 ribu perorang.

“Kegiatan rapid test kedepanyanya harus betul- betul diperhitungkan. Karena biaya satu kali rapid itu tidak sedikit, antara Rp 400-Rp. 500 ribu. Sementara saat ini sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya masalah deteksi dini saja, tapi yang tidak kalah penting menunggu perhatian pemerintah untuk manyalurkan bantuan sembako,” ungkap Riskon kepada Kalteng Ekspres.com Jumat (29/5).

Baca Juga :  Dewan Sayangkan Pelayaran DLU Stop Beroperasi

Menurut Riskon, seharusnya Pemkab Kotim tidak hanya fokus terhadap pencegahan saja ataupun terhadap masyarakat yang sakit dan terpapar Covid-19. Melainkan bagi masyarakat yang sehat dan kurang mampu juga butuh perhatian,  karena sebagian masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan serta pemasukan.

“Masyarakat yang ekonominya terdampak akibat adanya Covid-19 ini harusnya diberi perhatian juga. Karena banyak warga kita yang sudah tidak bisa bekerja tanpa adanya pemasukan, jadi mereka harus makan apa? sedangkan kabupaten tetangga kita seperti Seruyan, dan Kobar serta lainnya, pemdanya sudah mengeluarkan bantuan sembako kepada warganya,”ucap Riskon.

Baca Juga :  Pemekaran Provinsi Kotawaringin Masih Terganjal Syarat

Padahal lanjut dia, Kabupaten Kotim ini PAD tertinggi di Kalteng. Namun sampai saat ini tak bisa memberikan bantuan sembako bagi warga yang terdampak di Kotim.

“Mudahan-midahan ini bisa jadi pertimbangan Pemda Kotim, karena dengan keluarkannya PP Nomor 1 tahun 2020 yang juga sudah diundangkan, tidak lagi melalui pembahasan dengan DPRD, jadi semestinya bantuan bisa lebih cepat diterima masyarakat Kotim,” tandasnya. (Ry)

Share :

Baca Juga

DPRD Kotim

Pemerintah Kecamatan Disebut Menghindar

DPRD Kotim

Pemekaran Provinsi Kotawaringin Masih Terganjal Syarat

DPRD Kotim

Sektor Pertanian Potensial Dongkrak Ekonomi Daerah

DPRD Kotim

Pelayanan Kesehatan Dinilai Belum Sesuai Harapan

DPRD Kotim

Pengangguran Lebih Banyak di Kota Ketimbang di Desa

DPRD Kotim

Memei Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Kotim

DPRD Kotim

Dewan Sayangkan Lokalisasi Pal 12 Kembali Beroperasi

DPRD Kotim

Keberadaan THM Kotim Perlu Diawasi