SAMPIT, KaltengEkspres.com – Selisih pendapat antara eksekutif dan legislatif semakin memanas, sehingga hal tersebut mendapat respon dan tanggapan langsung dari beberapa tokoh di Kotim, salah satunya Iwan Setia Putra selaku Wakil Ketua DPW PKB Kalteng.
Menurut pria yang akrab di sapa Babe ini, dalam penanganan wabah Covid-19 saat ini seharusnya antara legislatif dan eksekutif saling bersinergi, dimana hal tersebut memang menjadi sebuah keharusan demi kepentingan masyarakat Kotim
“Kita mengharapkan Legislatif dan eksekutif bisa saling bersinergi dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan juga penangananya serta dampak dari wabah ini, masyarakat saat ini bukan hanya sekedar takut terjangkit atau terpapar Covid-19. Namun juga takut kelaparan akibat dampaknya, yang mengakibatkan ekonomi kita lumpuh, bukan malah saling berseteru,” kata Iwan, Kamis (30/4).
Saat ini lanjut dia, bukan berbicara kepentingan golongan atau kelompok, akan tetapi bagaimana semua pihak yang saat ini mempunyai kebijakan, tentunya dapat memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Masyarakat saat ini, membutuhkan keberpihakan, bukan hanya sekadar dibutuhkan dan diperhatikan pada saat musim pilkada atau pileg saja. Jika memang dibutuhkan dan mendesak terkait pergeseran anggaran untuk penangganan Covid-19. Ya kenapa tidak dilakukan untuk kepentingan masyarakat,”imbuhnya.
Terkait dengan statemen bupati yang beredar dimana menyatakan gaji DPRD itu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga keliru, karena hal tersebut sudah di atur dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
“Hal itu sudah jelas, dalam PP Nomor 18 tahun 2017, jadi keliru juga kalo Bupati menyatakan sumber gajih DPRD dari PAD, itu sudah menjadi satu kesatuan didalam kerangka APBD,” jelas Iwan.
Seharusnya tambah dia, dalam penanganan Pandemi Covid-19 ini tidak lagi harus saling menyalahkan, dimana dalam hal ini eksekutif harus lebih transparan dan sementara legislatif tetap menjalankan tugas dan fungsinya yaitu pengawasan, agar semua berjalan dengan baik dan kebijakan segera dapat dirasakan oleh masyarakat. (Ry)
