Home / DPRD Kotim

Selasa, 10 Maret 2020 - 17:29 WIB

Dewan Apresiasi Putusan MA Terkait Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Anggota DPRD Kotim Riskon Fabiansyah.

Anggota DPRD Kotim Riskon Fabiansyah.

SAMPIT, KaltengEkspres.com Pembatalan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang telah diputuskan Mahkamah Agung (MA) menjadi kabar gembira buat seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya yang tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Pasalnya, dengan adanya  putusan MA ini dinilai meringankan beban masyarakat.

Putusan MA ini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotim Riskon Fabiasnyah. Menurut Riskon hampir 250 juta jiwa rakyat indonesia memang telah menunggu-menunggu keputusan tersebut.

Baca Juga :  Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19 Harus Tepat Sasaran

“Pertama kita harus mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih atas telah diputuskanya oleh MA, yakni mengenai pembatalan Perpres No.75 tahun 2019 tentang kenaikan BPJS Kesehatan tersebut itu,” ungkapnya Selasa (10/3/2020) kepada awak media.

Menurut Riskon, putusan MA tersebut lahir melalui judicial review yang diajukan oleh komunitas pasien cuci darah Indonesia (KPCDI). Artinya kata dia, putusan MA tersebut bersifat final dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

“Ini yang ditunggu oleh hampir 250 juta rakyat indonesia, bahwa telah ada keadilan ditengah kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan iuran BPJS tanpa melihat kemampuan rakyatnya,” jelas Riskon.

Baca Juga :  Dewan Apresiasi Hasil Produksi Pertanian Padi Kotim

Hal ini karena tambah dia, sejak awal Januari 2020 yang lalu Perpres No.75 tahun 2019 itu, banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang keberatan dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan tersebut.

“Kenaikan BPJS Kesehatan tersebut sangat drastis mencolok yang semula kelas III sebesar Rp.24.000 menjadi Rp.42.000 begitu juga dengan kelas I dan II yang mengalami kenaikan yang fantastis. Sekarang kita tinggal menunggu pemerintah pusat menjalankan putusan MA tersebut,” tandasnya.(Ry)

Share :

Baca Juga

DPRD Kotim

Perbaikan Ring Road Selatan Sampit Dianggarkan Rp. 10 Miliar

DPRD Kotim

Dewan Harapkan Pemkab Kotim Tindaklanjuti Hasil Reses

DPRD Kotim

Dewan Desak Pemkab Kotim Gunakan Dana BTT Untuk Tangani Covid-19

DPRD Kotim

Dilarang Berjualan, PKL Mengadu ke DPRD Kotim

DPRD Kotim

Jaga Kestabilan Harga Ayam Potong Selama Ramadan

DPRD Kotim

Jelang Pilkades, Ketua DPRD Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas

DPRD Kotim

Hari Lahir Pancasila Dimaknai Untuk Penguatan Karakter

DPRD Kotim

Dewan Nilai Penggunaan PJU Kotim Kurang Maksimal
error: Content is protected !!