Home / DPRD Kotim

Senin, 10 Februari 2020 - 18:44 WIB

Pemkab Kotim dan BPN Dinilai Teledor Terkait Masalah Tanah Makam 

Anggota DPRD Kotim Sutik.

Anggota DPRD Kotim Sutik.

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Sutik menilai Pemkab Kotim dan Badan Pernahanan Nasional (BPN) Kotim teledor dalam menangani konflik tanah makam Jalan Jendral Sudirman KM 6, Kelurahan Tanah Putih, Kecamatan MB Ketapang.

“Ini kesalahan Pemkab Kotim dan BPN, karena sudah jelas ada SK Bupati tahun 1989 terkait luasan tanah makan tersebut, kenapa bisa ada sertifikat yang terbit diatas tanah makam,” katanya, Senin (10/2/2020).

Baca Juga :  Reses di Dapil V, Empat Anggota Dewan Bantu Sembako Masyarakat

Menurutnya, Pemkab Kotim harusnya menjaga aset tersebut agar tidak diklaim dan dicaplok pihak lain. Karena jika itu terjadi akan menjadi persoalan seperti ini.

“Saya menekankan agar bagaimana caranya Pemkab kembalikan sesuai luasan yang ada 1.500 m x 1.000 m, tanah itu sudah tukar guling dan milik yayasan,” tegasnya.

Begitu juga dengan pihak BPN, ia menyayangkan mengapa sampai tidak selektif dalam menerbitkan sertifikat di areal itu.

Baca Juga :  Fraksi Golkar Turut Ajukan Surat Pembentukan Pansus Covid-19

“Bagaimana BPN kerja, harusnya jangan diterbitkan. Toh jelas itu lahan kuburan, apakah tidak ada koordinasi dengan Pemkab dan pihak lain bahwa tanah itu sudah ada yang memiliki,”ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dalam waktu dekat pihak Pemkab Kotim dan BPN harus menyelesaikan agar tidak berlarut terlalu lama dan menjadi konflik dikemudian hari. (br)

Share :

Baca Juga

DPRD Kotim

Musim Penghujan, Dewan Imbau Masyarakat Waspada DBD

DPRD Kotim

RDP Sengketa Lahan Makam Hasilkan Dua Point Kesepakatan

DPRD Kotim

Dilarang Berjualan, PKL Mengadu ke DPRD Kotim

DPRD Kotim

Perda Industri Hilir Masuk Daftar Antri Dibahas

DPRD Kotim

Dewan Usul Percepat Pelantikan Bupati Terpilih

DPRD Kotim

Legislator Ini Sarankan DPRD Kotim Keluar dari Tim Gugus Tugas Covid-19

DPRD Kotim

Pemberlakuan PSBB di Kotim Harus Dikaji dengan Matang

DPRD Kotim

DPRD Katingan Belajar Produk Hukum ke DPRD Kotim
error: Content is protected !!