Home / Pemkab Kobar

Jumat, 13 Desember 2019 - 22:57 WIB

Bupati Keluarkan Perbup ASN Kobar Wajib Sampaikan LHKPN ke KPK

Bupati Kobar Hj Nurhudayah dan Wakil Ketua I Mulyadin saat menghadiri kegiatan.

Bupati Kobar Hj Nurhudayah dan Wakil Ketua I Mulyadin saat menghadiri kegiatan.

PANGKALAN BUN, KaltengEkspres.com -Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Hj Nurhidayah mengingatkan kepada para aparatur sipil negara (ASN) agar wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui e-lhkpn.kpk.go.id. Hal ini diungkapkan Bupati kepada awak media, baru-baru ini.

Menurut Bupati, pejabat ASN dilingkungan Pemkab Kobar harus memiliki kepatuhan kepada aturan dan kesadaran moral sebagai pemimpin yang mempunyai tanggung jawab dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Karena itu lanjut Bupati, sebagai bentuk sikap tegas Pemkab Kobar terkait hal ini, pihaknya telah mengeluarkan peraturan bupati (Perbup) yang isinya akan memberikan sanksi berupa penurunan pangkat hingga pembebasan dari jabatan bagi ASN Wajib Lapor LHKPN yang terlambat maupun yang tidak menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Baca Juga :  Pemkab Kobar Apresiasi Penanganan Arus Mudik di Pelabuhan Kumai

“Perlu diketahui, data kepatuhan pelaporan LHKPN Pemkab Kobar pada tahun 2018 dari 291 wajib Lapor yang sudah menyampaikan sebanyak 291, yang artinya sudah 100 % ASN wajib lapor telah menyampaikan LHKPN nya kepada KPK, dan meningkat dari tahun 2017 yang hanya mencapai 54,5 %,” ungkapnya.

Kewajiban menyampaikan LHKPN ini telah tertuang dalam Peraturan Bupati Kobar Nomor 14 Tahun 2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ASN Wajib Lapor LHKPN untuk menyampaikan harta kekayaannya.

Baca Juga :  Bambang Purwanto Sebut Tim Dokter dan Perawat Pahlawan Bangsa

Sebagai informasi, LHKPN adalah laporan tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.

Sedangkan e-LHKPN adalah sistem penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yg dilakukan penyelenggara negara kepada KPK.

Penyelenggara Negara yang wajib melaporkan LHKPN di lingkungan pemerintah daerah diantaranya adalah Bupati dan wakil bupati, pejabat eselon II/setara, direktur BUMD, camat, Auditor, P2UPD, pejabat pengadaan dan pemeriksa pajak, bendahara dan verifikator keuangan, kepala unit pelayanan masyarakat (Puskesmas, Unit palayanan pengadaan) dan Kuasa pengguna anggaran dan PPTK kegiatan dengan pagu minimal Rp 1 miliar. (yus)

Share :

Baca Juga

Pemkab Kobar

ASN Diimbau Tak Gunakan Gas Elpiji 3 Kg

Pemkab Kobar

Pemkab Kobar Bakal Terapkan Standar Pelayanan

Pemkab Kobar

Lagi, Pemkab Kobar Mendapat Bantuan Sembako Untuk Tanggulangi Dampak Covid-19

Pemkab Kobar

Bupati Imbau Camat dan Lurah Waspada Karhutla

Pemkab Kobar

Wabup Harapkan IKSPI Kera Sakti Turut Berantas Narkoba

Pemkab Kobar

PTSP Kejari Kobar Diharapkan Optimal

Kobar

Kelurahan Mendawai Tidak Melayani Warga tak Pakai Masker

Pemkab Kobar

Pemkab Kobar Kaji Banding ke Banjarmasin
error: Content is protected !!