Home / Pemprov Kalteng

Selasa, 1 Oktober 2019 - 17:14 WIB

Usulan Dana Pilgub Kalteng Capai Rp. 249 Miliar Lebih

Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim saat menyerahkan secara simbolis berkas usulan kepada Asisten III Setda Provinsi Kalteng Kapinor didamping Kepala BKD Kalteng Nuryakin Selasa (1/10/2019).

Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim saat menyerahkan secara simbolis berkas usulan kepada Asisten III Setda Provinsi Kalteng Kapinor didamping Kepala BKD Kalteng Nuryakin Selasa (1/10/2019).

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah menerima usulan alokasi dana penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng pada tahun 2020 mendatang, sebesar Rp 249 miliar lebih.

Usulan dana tersebut disampaikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalteng. Dengan rincian sebesar Rp. 356.276.735.800 dana dialokasikan untuk KPU Kalteng dan Badan sebesar Rp. 122.062.874.000 untuk Bawaslu Kalteng.

“ Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalteng telah melakukan beberapa kali pembahasan dengan KPU dan Bawaslu Kalteng. Dari hasil pembahasan ini diperoleh kesepakatan anggaran yaitu KPU Kalteng sebesar Rp. 249 miliar lebih,  dan Bawaslu sebesar Rp. 88 miliar,” ungkap Sekda Provinsi Kalteng, Fahrizal Fitri dalam laporannya dibacakan Kepala BKD Provinsi Kalteng Nuryakin pada acara Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Auala Eka Hapakat Kantor Gubernur,  Selasa (1/10/2019).

Baca Juga :  Sekda Sebut Bencana Kabut Asap 2015 Harus Jadi Pelajaran

Menurutnya, dana tersebut akan direalisasikan secara bertahap sesuai dengan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang akan ditandatangani pada hari ini.

Sementara dalam rangka untuk pengamanan Pilkada tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah, pihak Polda mengusulkan anggaran sebesar Rp 71 miliar lebih, dan pihak Korem mengusulkan anggaran sebesar Rp 3,8 miliar lebih.

“Setelah melalui rapat pembahasan antara Polda, Korem dengan TAPD maka di dapat angka sementara yang nantinya akan dikonsultasikan dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian di Jakarta,” terang Nuryakin.

Hal ini mengingat, lanjutnya, kemampuan keuangan daerah serta standar yang berlaku untuk pengamanan Pilkada serentak seluruh Indonesia sehingga diharapkan pengamanan Pilkada dapat terlaksana dengan baik dan yang tidak kalah pentingnya adalah hibah dan pengguna hibah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Baca Juga :  Cek Kesehatan, Gubernur Kalteng Ikut Tes Swab

Sedangkan untuk penandatanganan NPHD antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Polda Kalimantan Tengah dan  Korem 102 Panju Panjung akan dilaksanakan tahun 2020, setelah APBD tahun anggaran 2020 setelah mendapat evaluasi dari Kemendagri dalam hal ini Dirjen Bina Keuangan Daerah.

“Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada, diharapkan agar pemanfaatan dana tersebut dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan harapan terciptanya sukses Pilkada serta sukses pengelolaan keuangan demi mewujudkan Pilkada yang berkualitas,” tandasnya. (ed/adv)

Share :

Baca Juga

Pemprov Kalteng

TPP Kalteng Kumpulkan Data Persiapan Pemindahan Ibukota

Pemprov Kalteng

Plt Gubernur Kalteng Tinjau Ruas Jalan Pangkalan Bun-Kolam

Health

Tim Satgas Berikan Tips Liburan Aman Dari Penularan Covid-19

Pemprov Kalteng

Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Diperpanjang

Pemprov Kalteng

Dua Kabupaten Dapat Predikat Layak Anak

Pemkab Katingan

PAD-PKB Ditarget Rp28 Miliar Optimis Tercapai

Pemprov Kalteng

Jembatan Layang Bukit Rawi Ditargetkan Rampung 2021

Pemprov Kalteng

Pasien Positif Covid-19 Kalteng Bertambah Jadi 20 Orang
error: Content is protected !!