Home / Murung Raya

Jumat, 4 Oktober 2019 - 13:25 WIB

Kejari Mura Berikan Pendapat Hukum ke DPRD

Ketua DPRD Mura Doni SP didamping Wabup Rejikinoor dan Wakil Ketua II DPRD Mura Rahmanto Muhidin, saat menerima, legal opinion dari Kejari Mura Robert P Sitinjak, Rabu (1/10/2019).

Ketua DPRD Mura Doni SP didamping Wabup Rejikinoor dan Wakil Ketua II DPRD Mura Rahmanto Muhidin, saat menerima, legal opinion dari Kejari Mura Robert P Sitinjak, Rabu (1/10/2019).

PURUK CAHU, KaltengEkspres.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Murung Raya (Mura) memberikan pendapat hukum (legal opinion) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mura, terkait status hak tanah yang bersumber dari APBN/APBD, kemudian penerangan hukum kepada anggota dewan baru.

Pendapat hukum ini diberikan langsung oleh Kepala Kejari (Kajari) Mura Robert P Sitinjak, kepada Ketua DPRD Mura Doni SP, didampingi Wakil Ketua Rahmanto Muhidin, Rabu (1/10/2019) lalu. Hadir pada kegiatan penyerahan tersebut Wakil Bupati Mura Rejikinoor.

Kajari Mura Robet P Sitinjak mengatakan, pendapat hukum ini diberikan sebagai acuan bagi para anggota baru DPRD yang akan menyusun rencana anggaran APBD Mura Tahun 2020. Disamping itu, sebagai percepatan tindak lanjut kerjasama MoU antara BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bupati/Wali Kota se-Kalteng pada rapat tanggal 12 September 2019 lalu, di Hotel Bahalap Palangka Raya.

Baca Juga :  Petaka di Arena Sabung Ayam, Warga Mura Tewas Ditikam 

“Dimana di dalam kerjasama itu, seluruh kabupaten/kota se-Kalteng agar mendata ulang aset milik pemerintah, khususnya berupa aset tanah. Pasalnya Pemda sering berperkara di pengadilan dengan pihak ke-3, mengenai aset tanah,”ungkap Kajari kepada awak media dalam rilisnya Jumat (4/10/2019).

Tidak hanya itu lanjut Kajari, perjanjian ini juga sebagai kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memetakan kembali Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB tahun 2013, yang sudah tidak sesuai dengan harga pasaran tahun 2019 dan hilangnya peningkatan potensi PAD dari setoran PBB dan setoran 5% BPHTB.

Pada kesempatan ini, Kajari mendorong dilakukan penertiban Status Aset Tanah untuk kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBN/APBD, khususnya tanah milik pemerintah yang berada di lokasi dibangunan proyek pemerintah.

Baca Juga :  Cegah ISPA, Warga Diimbau Pakai Masker

“Pemerintah perlu meneliti dahulu kejelasan Status Aset Hak Tanah serta bukti kepemilikan hak tanah, sebelum dilakukan pembangunan. Percepatan Sertifikasi Tanah Pemerintah, PBB, Penyusunan Peta Zonasi Nilai Tanah (ZNT) untuk PBB, sudah resmi menjadi kewenangan daerah,” ujarnya.

Kemudian diikuti dengan Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL) oleh BPN dengan target tahun 2020 sebanyak 18.000 sertifikat tanah bagi 5 kecamatan prioritas, agar bersamaan menjadi prioritas politik penganggaran bagi seluruh Fraksi di DPRD dalam pembahasan menyusun skala prioritas APBD Murung Raya Tahun Anggaran 2020, demi percepatan Murung Raya Emas 2030. (an/hm)

Share :

Baca Juga

DPRD Murung Raya

Dewan Harapkan Eksekutif Terus Sinergi

Murung Raya

Ketua RT Harus Berperan Aktif di Wilayahnya

DPRD Murung Raya

Dewan Dorong Pemkab Mura Perbaiki Sapras Pendidikan

Murung Raya

Camat Murung Ingatkan Warga Jeli Memilih Kades

DPRD Murung Raya

Dewan Dorong Pemkab Mura Benahi Pasokan Air Bersih PDAM

Murung Raya

Dua Remaja Pelempar Kucing Diamankan Polisi

DPRD Murung Raya

Dewan Apresiasi Peran Polri Jaga Kamtibmas di Mura

DPRD Murung Raya

Legislator Mura Berikan Paket Sembako kepada Insan Pers
error: Content is protected !!