Seluruh Kabupaten/Kota Diminta Maksimal Tanggulangi Karhutla

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat memimpin rakor evaluasi dan koordinasi satgas karhutla Jumat (6/9/2019).

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Gubernur Kalteng Sugianto Sabran meminta seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah (Kalteng) agar maksimal melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disertai dukungan anggaran yang memadai.

“Kalau anggaran rutin yang sudah ditempatkan pada upaya-upaya pencegahan sudah tidak memadai lagi atau habis, barulah menggunakan dana darurat, baik itu Belanja Tidak Terduga (BTT) atau Dana Siap Pakai (DSP),” ungkap Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Gabungan Pencegahan dan Pemadaman Karhutla, Jumat (6/9/2019).

Rapat ini juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri, Damrem 102 Panju Panjung, Kolonel Arm. Saiful Rizal, BNPB Pusat dan jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut Gubernur,  upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir. Bahkan, BNPB memberikan dukungan personil ke Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1.512 orang yang disebut Satgas Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.

“Satgas ini akan ditempatkan pada 100 desa/kelurahan prioritas kerawanan sangat tinggi dan tinggi kebakaran hutan dan lahan di seluruh Provinsi Kalteng,”ujarnya.

Satgas BNPB tersebut, selama beberapa bulan ke depan bersama masyarakat melakukan gerakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Strategi yang diambil oleh BNPB Untuk pencegahan dan kesiapsiagaan dengan menempatkan personil secara langsung di desa-desa atau kelurahan-kelurahan rawan karhutla sudah sangat tepat.

“Tetapi sebagai catatan kami, mohon izin kepada bapak Tenaga Ahli BNPB, kebijakan pengganggarannya yang mungkin masih perlu diperbaiki. Kalau melihat menitik beratkan pada upaya-upaya tahun ini, Satgas Gabungan Pencegahan baru diaktivasi setelah adanya penetapan status keadaan darurat kebakaran hutan dan lahan, dimana penganggarannya menggunakan dana darurat yaitu Dana Siap Pakai (DSP),”paparnya.

Baca Juga :  Lawan Radikalisme, Pemprov Kalteng Ajak Warga Tumbuhkan Nilai Budaya Damai

Hal yang sama diutarakan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri. Menurutnya, jika memungkinkan, Pemprov Kalteng menyarankan sistem penganggarannya tidak menggunakan dana darurat atau DSP, tetapi bisa dianggarkan secara lebih flexible.

“Misalkan melalui Dana Kontijensi, sehingga meskipun belum penetapan status keadaan darurat, kegiatan satgas gabungan pencegahan sudah bisa dilaksanakan sehingga strategi pencegahan bisa dilaksanakan secara optimal,”ujar Fahrizal Fitri dalam sambutannya.

Dengan demikian, lanjut dia,  pihaknya yakin bahwa setiap tahunnya, penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan melalui mekanisme normal, tidak lagi melalui mekanisme darurat sebagaimana yang selama ini menjadi titik tumpu dalam penanganan yang dilakukan. (ed/adv)