SDDKN Instrumen Penting Arah Kebijakan Pembangunan

Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Endang Kusriatun saat menyampaikan sambutannya dikegiatan rapat teknis Kamis (5/9/2019).

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Sistem database dukungan kebijakan nasional (SDDKN) yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, merupakan instrumen penting dalam memberikan masukan bagi arah kebijakan pembangunan, yaitu sebagai salah satu acuan analisa dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

Karena itu, tujuan dilaksanakan SDDKN ini adalah untuk menyediakan dalam menggambarkan kondisi pembangunan yang ada di lapangan, dalam rangka memberikan dukungan teknis kepada pimpinan, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam rangka menjalankan roda pemerintahan.

“Data dan informasi yang berkualitas dan terkini mulai dari tingkat Pemerintah Pusat, dan pengelolaan pembangunan,”kata Sekda Provinsi Kalteng,  Fahrizal Fitri melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Endang Kusriatun pada acara Rapat Koodinasi Teknis Sistem Data Base Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) di aula Eka Hapakat kantor gubernur,  Kamis (5/9/2019).

Endang menjelaskan, struktur data penting yang ada dalam SDDKN mencakup 8 (delapan) Kelompok Utama yakni Data Umum; Ekonomi dan Keuangan; Infrastruktur, Politik, Hukum dan Keamanan; Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan, Koperasi, Usaha dan Investasi Sumber Daya Alam; Sosial Budaya dan Insidensial. Data-data tersebut akan diolah dan diproses didalam aplikasi.

SDDKN yang pengelolaannya dipegang oleh Kementerian Sekretraiat Negara. Agar pengumpulan data pada SDDKN menjadi lebih optimal, maka keberadaan sistem ini perlu dukungan/sharing dari daerah. Sebagai tindaklanjut Surat Sekretariat Negara RI No.E.116/Kemsetneg/D-1/DK.03.01/04/2012 tanggal 25 April 2012 perihal Pemanfaatan Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN).

“Untuk lingkup Provinsi Kalimantan Tengah telah ditugaskan kepada Biro Administrasi Pembangunan untuk mengkoordinir pengelolaan SDDKN di Provinsi Kalimantan Tengah,”ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan SDDKN ini dilaksanakan dalam satu kesatuan kerjasama antara Pusat (Kementerian Sekretariat Negara R) dengan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) seluruh Indonesia, dan kegiatan ini amat penting karena data yang ada merupakan sumber pasokan data bagi kebijakan nasional, juga pasokan data untuk daerah.

Baca Juga :  Kabupaten/Kota Diminta Susun Design Pengendalian Penduduk

“Kepada Kabupaten/kota secara simultan dengan Provinsi dapat segera mengelola data tersebut dan untuk itu diminta kepada para undangan dan para peserta untuk aktif mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan ini di daerah,” tandas Endang. (ed/adv)