Reformasi Birokrasi Perlu Dievaluasi

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Yuel Tanggara saat membacakan sambutan gubernur di Workshop PMPRB, Kamis (12/9/2019).

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 sudah memasuki tahun ke 8 dan sudah dilaksanakan hampir seluruh Instansi Pusat maupun Daerah.

“Reformasi Birokrasi sebagai sebuah Program Nasional juga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi,” ungkap Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran melalui Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan dan SDM, Yuel Tanggara pada acara Workshop Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi (PMPRB), Kamis (12/9/2019).

Disamping itu lanjut dia, memberikan rencana aksi tindaklanjut perbaikan untuk periode berikutnya, baik yang dilakukan pihak internal (manajemen) maupun pihak eksternal yaitu Tim Quality Assurance (TQA) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB R) melalui unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).

Ia menjelaskan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsif-prinsif Total Quality Manajemen (TOM), digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah, selama ini juga digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh Instansi Pemerintah di Tingkat Pusat dan Daerah.

Reformasi Birokrasi tambah Yuel, merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efesien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional, maju berkualitas menuju Kalteng Berkah.

“Saya berharap melalui kegiatan Workshop Penilaian Mandiri Percepatan Reformasi Birokrasi ini, secara khusus masing-masing Dinas/Badan/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng melakukan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi,” tandasnya. (ed/adv)