Pemprov Kalteng dan BPN Sepakat Selesaikan Konflik Agraria

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan pihak BPN serta sejumlah pejabat lainnya saat poto bersama seusai penandatangan kesepakatan Kamis (12/9/2019).

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Pemanfaatan barang milik daerah khususnya tanah memberikan potensi yang luar biasa bagi daerah untuk meningkatkan pedapatan asli daerah (PAD). Meskipun pemanfaatan aset tanah di Provinsi Kalteng belum dilaksanakan maksimal. Namun dengan adanya kejelasan status tanah, sengketa dan konflik pertanahan bisa hindari.

Hal itu diungkapkan Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran saat menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Kalteng Dengan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Kalteng dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalteng Dengan Kantor Pertanahan se Provinsi Kalteng di Hotel Bahalap, Kamis (12/9/2019).

“Kita tentu sudah mendengar bahkan mengalami sendiri bahwa gugatan hingga pendudukan fisik yang terjadi terhadap barang milik daerah dan penyelesaian sengketa kadang menjadi sangat rumit, karena masing-masing pihak memiliki bukti hukum yang kadangkala dengan kekuatan hukum yang sama,”ungkap Sugianto saat membacakan sambutannya.

Dengan adanya komitmen bersama ini, lanjut dia, diharapankan permasalahan di atas dapat dicegah dan diselesaikan, karenanya kegiatan ini sangat strategis untuk menyelesaikan pemasalahan aset khususnya tanah.

“Komitmen kesepakatan ini akan memberikan kemudahan bagi kita untuk pencatatan aset, sekaligus dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalteng, sehingga Pemprov Kalteng sudah lima kali berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” papar Sugianto. (ed/adv)