Tegas, Dewan Minta Sekolah Hentikan Pungli Bermodus Komite

PANGKALAN BUN, KaltengEkspres.com  – Maraknya pungutan liar dengan modus pembayaran komite sekolah membuat beberapa wali murid mengeluh. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua ll DPRD Kobar Mulyadin meminta pihak sekolah di Kabupaten Kobar, agar menghentikan pungli tersebut, khususnya dalam bentuk pembayaran komite. Karena  dalam Permendikbud No 75 tahun 2016 telah diatur soal tupoksi komite sekolah.

“Dalam regulasi itu, komite sekolah bertugas untuk membantu sekolah dalam hal sumbangan, tapi tidak bisa melakukan pungutan. Sumbangan itu adalah jumlah dan waktu tidak ditentukan,” ungkap Mulyadin kepada awak media, Jumat (9/8/2019).

Menurutnya, jika dalam rapat komite sekolah memutuskan, bahwa dalam satu tahun, atau satu bulan orang tua siswa menyumbang sekian rupiah pada sekolah itu termasuk pungutan liar.

“Kita minta sekolah hentikan pungutan itu. Kalau sudah ada uang yang terkumpul, kita minta dikembalikan ke orang tua siswa, atau dibicarakan kembali ke orang tua siswa. Untuk berikutnya jangan lagi melakukan pungutan,” ujar Mulyadin.

Mulyadin menjelaskan, sumbangan itu sukarela, tidak dicatat dan ditagihkan, apalagi ketika misalnya ada siswa yang tidak membayar kemudian diberikan sanksi itu sangat tidak boleh.

“Karena tidak ada konsekuensi apapun dengan sumbangan terhadap siswa yang berkaitan belajar mengajar. Komite sekolah selama ini terlalu bersemangat, sehingga melanggar aturan, ketika aturan itu dilanggar termasuk pungli,” paparnya. (yus)