Kepala BNPB Pusat Sebut 99 Persen Karhutla Ulah Manusia

Kepala BPBD Pusat Letjen Doni Monado saat disambut Wabup Kobar Ahmadi Riansyah bersama sejumlah pejabat lainnya di Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Minggu (4/8/2019).

PANGKALAN BUN, KaltengEkspres.com – Kepala Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) Pusat Letjen Doni Monado menyebut, peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 99 persen karena ulah manusia sementara 1 persennya karena alam.

Guna mengatasi masalah tersebut, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama melakukan penanggulangan. Hal ini diutarakannya, saat berkunjung ke Kabupaten Kobar, Minggu (4/8/2019).

Kunjungannya ini disambut langsung oleh Wakil Bupati Ahmadi Riansyah, Ketua DPRD Kobar Triyanto, Komandan Kodim 1014 Letkol Inf M. Roni Sulaeman, Kepala BPBD Kobar Petrus Rinda, serta sejumlah pejabat lainnya.

Doni Monado mengatakan, sejauh ini hot spot yang ada di wilayah Kalimantan Tengah sebagian besar  berada di sekitar pemukiman. Ini menunjukan bahwa kebakaran tersebut cenderung dilakukan oleh manusia. Karena itu perlu ada kerjasama mengajak masyarakat agar memiliki sebuah kesadaran sehingga memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan alamnya.

<

“Berdasarkan data pengalaman yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir kebakaran lahan gambut ini saat memasuki musim hujan, kenapa seperti itu karena kedalaman lebih dari 10, 20 meter bahkan ada yang 36 meter, jadi sangat sulit untuk dipadamkan,”ungkapnya kepada awak media.

Untuk itu lanjut dia, dirinya mengajak semua komponen masyarakat bersatu padu, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah beserta aparat yang ada, tokoh-tokoh masyarakat dan para ulama untuk bisa menggugah masyarakat agar tidak membakar lahan sembarangan.

“Intinya kita mengajak keterlibatan masyarakat dalam program pencegahan. Karean tanpa masyarakat terlibat akan susah,”ujarnya.

Ia juga menambahkan, bahwa saat ini pemerintah pusat sedang melakukan upaya pencegahan karhutla dengan mengerahkan sebanyak 1.512 orang setiap provinsi yang statusnya sudah masuk pada ASEAN, kemudian BPBD masing-masing daerah diharapkan bisa mengoptimalkanya. (yus)

<

Berita Terkait