Pelayanan Kepesertaan JKN-KIS di RSUD Doris Tak Ada Kendala

Rombongan Komisi IX DPR RI saat poto bersama dengan Dewas dan Kepala BPJS Kesehatan Muhammad Masrur Ridwan dan Direktur RSUD Doris Sylvanus saat poto bersama, Jumat (26/7/2019).

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com Guna memastikan tidak ada kendala yang dihadapi rumah sakit dalam melayani peserta program JKN-KIS, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan La Tunreng bersama Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, Jumat (26/07/2019).

Dalam kunjungan ini, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan bersama Komisi IX DPR RI disambut langsung oleh Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Yayu Indriaty.

“Kami berharap rumah sakit bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta JKN-KIS. Jika rumah sakit mengalami kendala dalam melayani peserta JKN-KIS, kami harap bisa berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Muhammad Masrur Ridwan saat mendampingi Dewan Pengawas BPJS Kesehatan berkunjung ke RSUD dr. Doris Sylvaus bersama Komisi IX DPR RI.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Yayu Indriaty mengatakan, selama ini progres pelayanan kepesertaan JKN-KIS kepada pasien termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi telah teratasi dan tak ada kendala. Terlebih lagi saat ini, RSUD dr. Doris Sylvanus telah terakreditasi secara paripurna.

“Hanya kami masih mengalami kendala dalam memberikan pelayanan terkait penyediaan tempat tidur. Hal ini karena kami adalah rumah sakit pusat rujukan di Provinsi Kalteng. Permasalahan lainnya yaitu terkait tenaga SDM, khususnya dokter spesialis sehingga menyebabkan beberapa pasien yang akan melakukan operasi harus menunggu antrian di luar,” jelas Yayu.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso menyoroti perihal penagihan klaim oleh rumah sakit serta pembayaran klaim yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS.

“Pembayaran BPJS Kesehatan apakah ada keterlambatan, karena pelayanan dan operasional rumah sakit tidak akan maksimal kalau ada penundaan pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Kalau ada berapa bulan, apakah pembayarannya dilakukan setiap bulan atau pertiga bulan. Nanti akan kita sampaikan kepada Menteri Keuangan. Kita akan bantu BPJS Kesehatan,” ungkap Imam.

Baca Juga :  Gelapkan Uang Perusahaan, Wanita Asal Kalsel Diringkus Polisi

Menjawab komentar dari anggota Komisi IX DPR RI, Direktur RSUD Doris Sylvanus Yayu mengungkapkan, bahwa koordinasi dalam pengajuan dan pembayaran klaim BPJS Kesehatan berjalan baik.

“Koordinasi kami dengan BPJS Kesehatan berjalan baik Pak, kalaupun ada klaim yang belum terbayar, itu karena 2 hal. Pertama kendala di internal kami sendiri yang belum maksimal dalam pengajuan klaim, kemudian yang kedua adalah kesiapan kami dalam mengikuti perkembangan regulasi yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan,” jelas Yayu. (adv)