PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran meminta kepada pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng untuk menganggarkan dana, paling tidak Rp 5 Miliar untuk bidang kesehatan, bagi biaya pengobatan masyarakat miskin/tidak mampu yang tidak terjangkau oleh BPJS Kesehatan.
Mengingat saat ini peserta BPJS se-Kalteng kurang lebih sebanyak 90 ribu orang, kendati demikian masih banyak masyarakat Kalteng yang tidak mampu belum tercover oleh BPJS Kesehatan. Lantaran belum punya KTP dan KK.
“Ketika saya berkunjung ke RS Betang Pambelum ada menemukan beberapa pasien yang kurang mampu, yang mengalami berbagai penyakit, salah satunya mengidap penyakit tumor, mau di operasi tapi terkendala biaya karena mamang dari keluarga tidak mampu,”ungkap Sugianto kepada awak media, Sabtu (6/7/2019).
Hal seperti inilah lanjutnya, yang harus jadi perhatian pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng. Karena itu ia memerintahkan kepada Sekda supaya hal ini dianggarkan melalui APBD kalau tidak salah Rp 10 Miliar.
“Kita ingin kebijakan yang mambantu masyarakat miskin seperti dapat diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota untuk membantu masyarakatanya,”ujar Sugianto.
Menurut Sugianto, pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng bisa menganggarkan Rp3 – 5 miliar untuk bidang kesehatan ini. Tujuannya supaya tidak ada penolakan dari rumah sakit kepada pasien miskin tersebut, tapi ditangani dengan baik.
Disisi lain, dari sisi pendidikan meskipun Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kalteng masih di bawah rata-rata nasional sekitar 7,14 tapi realitanya masih banyak anak-anak yang putus sekolah tidak bisa melanjutkan pendidikan, misalkan dari SD ke SMP dan seterusnya.
“Dampaknya jatuh pada kemiskinan, kemudian pernikahan dini karena kurangnya pengetahuan batas usia menikah. Makanya anggaran untuk pendidikan ini juga harus menjadi perhatian semua pihak agar tidak ada lagi anak putus sekolah hanya karena orangtuanya tidak mampu, ini haris jadi kerja keras kita semua,” tandasnya. (ed/adv)