Isu Pemindahan Ibu Kota Harus Didukung Penguatan Kelembagaan

Peserta Rapat Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Kesiapan Kalteng sebagai salah satu Kandidat Calon Ibu Kota Negara serius mengikuti kegiatan, Kamis (18/7/2019).

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Isu pemindahan Ibu Kota Pemerintahan RI  ke Kalteng, perlu adanya langkah-langkah persiapan, bukan hanya penyiapan infrastruktur. Tapi bagaimana penguatan kelembagaan, dan kebijakan pusat bisa diterapkan di Kalteng.

Selain itu, dokumen perencanaan baik RPJMD, RKPD,  Renstra bisa terkoordinasi dan tersingkronisasi dengan RPJMN dan Renja pusat sehingga koordinasi pemerintah pusat dengan daerah berjalan dengan baik.

Hal itu diungkapkan Direktorat Singkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Iwan Kurniawan, S.T pada acara Rapat Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Kesiapan Kalteng sebagai salah satu Kandidat Calon Ibu Kota Negara, didampingi Plh. Sekda Provinsi Kalteng, Sapto Nugroho serta pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota, Kamis (18/7/2019).

Menurutnya, rapat ini merupakan komunikasi dan koordonasi kementerian dalam negeri dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng. Kemendagri kata dia, punya tugas dan fungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan terkait dengan singkronisasi dan harmonisasi terhadap perencanaan pemerintah pusat dan daerah, terlepas isu pemindahan Ibu Kota Pemerintahan RI ke Kalteng.

“Tapi bagaimana meningkatkan peran komunikasi dan koordinasi terhadap beberapa kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat bisa diterapkan di daerah. Dan daerah bisa memberikan kontribusi terhadap capaian target nasional yang ditetapkan,” ujarnya.

Dijelaskannya, bahwa ada mandat dari Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 394 yang menyebut bahwa pemerintah daerah harusnya memberikan informasi terhadap kepada masyarakat mengenai pembangunan di daerah. Ini yang belum dilakukan beberapa daerah termasuk Kalimantan Tengah

Seharusnya lanjut dia, pemerintah daerah memberikan informasi pembangunan kepada masyarakatnya. Makannya dilakukan pertemuan ini supaya ada singkronisasi perencanaan dengan pemerintah pusat melalui sistem pembangunan daerah sehingga pemerintaglh daerah bisa menyusun suatu profil untuk perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Baca Juga :  Gubernur Sukses Tingkatkan Puskesmas se-Kalteng Jadi Terakreditasi

Ia mengakui, bahwa ada permintaan dari pemerintah daerah  mengenai program periortas di daerahnya,  tapi karena kondisi keterbatasan anggaran, tentu mana yang lebih perioritas itu yang diutamakan. Mengingat usulan secara nasional untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebersar Rp300 Triliun, tapi kondisi pemerintah hanya mampu mengalokasikan sebesar Rp71 Triliun saja.

“Hanya usulan pemerintah daerah itu harus menentukan skala perioritasnya dan menyesuaikan kemampuan anggaran APBN, bisa juga melalui sumber lain misalkan,  melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk mengerjakan target pembangunan,”tandasnya. (ed/adv)